Beranda Berita utama Indonesia Tarik Pajak ke Google, FB dan Twitter

    Indonesia Tarik Pajak ke Google, FB dan Twitter

    202
    0

    Mulai Maret mendatang pemerintah Indonesia akan menarik pajak dari situs seperti Facebook, Twitter dan Google. Pajak tersebut diklaim pemerintah untuk memberikan perlindungan konsumen pengguna media sosial tersebut.

    Berdasarkan studi bahwa di Indonesia tahun 2015 iklan di dunia digital itu nilainya USD 830 juta dari individu maupun korporasi.

    Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, perusahaan digital tersebut memiliki potensi pajak penghasilan (PPN) yang cukup besar terutama dari iklan pemasangan iklan. Belum lagi dari pajak penghasilan (PPh).

    “70 persen pajak iklan terbesar berasal dari Google dan Facebook. Mereka bayar pajaknya di luar, tidak fair, dong,” ungkap Menkominfo di Kantor Kepresidenan, Rabu (24 Februari 2016).

    Alasan pemerintah saat ini belum bisa menarik pajak dari perusahaan digital, dikarenakan perusahaan yang sudah menempati perwakilan di Indonesia itu belum menjadi Badan Usaha Tetap.

    Selanjutnya pemerintah akan memaksa ketiga perusahaan tersebut mengurus pembentukan Badan Usaha Tetap untuk bisa menarik pajak. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menkominfo mengenai kewajiban berbadan hukum bagi penyedia layanan internet.

    Kemenkominfo masih melakukan finalisasi draf peraturan menteri tentang kewajiban badan usaha tetap (BUT) bagi aplikasi yang beroperasi di Indonesia. Penerapan aturan ini ditargetkan pada akhir Maret 2016.

    Kebijakan ini merupakan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat belum lama ini. Salah satunya, mewajibkan perusahaan teknologi yang menyediakan layanan di Indonesia untuk mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di tanah air. Aturan tersebut merupakan bagian dari pencanangan target transaksi e-commerce senilai USD 130 miliar di tahun 2020. R3