Beranda Berita utama Surat Rahasia Partai Bocor, PKS Geger

    Surat Rahasia Partai Bocor, PKS Geger

    316
    0
    harianterbit.com

    Surat rahasia PKS bocor. Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan surat yang dilayangkan oleh DPP PKS kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly itu beredar. Surat itu terkait pembentukan Majelis Tahkim atau Mahkamah Partai PKS yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi di partai sesuai UU Partai Politik. Ini adalah rahasia dan bersifat internal.

    Hidayat mempertanyakan darimana portalpiyungan.com yang pertama merelease berita itu mendapatkan surat yang menurutnya adalah rahasia partai.

    “Pertama saya mempertanyakan darimana surat resmi DPP PKS ke Menkumham bisa bocor ke PKS Piyungan? Karena jika surat itu benar, maka tidak mungkin ada pihak di DPP PKS yang membocorkan itu. Pihak Kemenkumham sendiri saya yakin tidak akan membocorkan surat ini.

    Ini bukan kali pertama portalpiyungan.com memuat satu hal yang sebenarnya menjadi masalah inernal partai. Sebelumnya portalpiyungan juga yang pertama memuat surat pengundura diri Sekjen PKS,Taufik Ridho,” ujar Hidayat di Jakarta.

    Dirinya mengaku akan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum terhadap portalpiyungan yang selama ini mengkait-kaitkan diri dengan PKS.

    ”Portalpiyungan ini milik perseorangan dan bukan resmi milik PKS. Orang banyak menyangka portalpiyungan ini yang dulu dikenal dengan PKS Piyungan adalah organ PKS. Portal ini hanya mengkait-kaitkan diri dengan PKS saja. Padahal tidak ada hubungannya. Kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum, karena seringkali kami justru dirugikan dengan isu di portal tersebut,” tambahnya.

    Lebih lanjut Hidayat menjelaskan, bahwa Majelis Tahkim itu dalam ketentuan yang tertera di UU Partai Politik adalah sama dengan Mahkamah Partai. Dalam UU itu disebutkan bahwa mahkamah partai atau sejenisnya yang di PKS disebut sebagai Majelis Tahkim diatur pembentukannya. “Setiap partai punya Mahkamah Partai, seperti di Partai Golkar dan PPP. Ini ketentuan di UU Parpol,” tegasnya.

    Hidayat membantah bahwa dibentuknya Mahkamah Partai ini dibentuk dan diajukan ke Menkumham karena kasus atau hanya karena kasus Fahri Hamzah. Mahkamah Partai atau Majelis Tahkim PKS tegasnya akan tetap dibentuk dengan ada atau tidak adanya kasus Fahri Hamzah. Hidayat juga membantah, pembentukan Majelis Tahkim ini karena BPDO tidak memiliki celah untuk melakukan pemecatan terhadap Fahri.

    “Kalau BPDO melimpahkan masalah-masalah yang ditanganinya ke Majelis Tahkim, karena begitulah aturan yang ada di internal PKS. Dan ini, legal dalam sisi hukum. Jadi bukan karena BPDO gagal atau tidak gagal menyelesaikan kasus Fahri. Seluruh proses masih berjalan, tunggu waktu saja. Pada gilirannya Majelis Tahkim akan memberikan keputusannya terkait aduan yang telah disampaikan pada majelis itu sendiri,” jelasnya.

    Jika BPDO melaporkan ke Majelis Tahkim, tambah Wakil Ketua MPR itu adalah masalah internal PKS dan apakah itu terkait atau tidak terkait dengan kasus Fahri Hamzah.” Itu tidak spesifik untuk menangani kasusnya Fahri. Kalau memang memerlukan penyelesaian di Majelis Tahkim, maka itu akan diselesaikan. Jadi pembentukan Majelis Tahkim ini bukan untuk kepentingan yang tendensius melawan seseorang,” ujarnya lagi menegaskan.

    Dia pun menyayangkan informasi yang beredar yang mengkait-kaitkan isu pengunduran diri Sekjen PKS, Taufik Ridho dengan upaya untuk melengserkan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR.

    ” Taufik tidak pernah menyebutkan bahwa alasan pengunduran diri adalah karena Fahri. Pengunduran diri itu juga bukan karena permintaan atau tekanan dari siapapun. Isu ini bertentangan dengan fakta yang ada dan ngawur. Selain itu pengunduran diri Taufik Ridho sendiri belum diterima oleh PKS,” tegasnya.

    Ditanya mengapa DPP PKS baru sekarang mengajukan pembentukan Majelis Tahkim setelah munculnya kasus Fahri Hamzah, Hidayat mengatakan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak awal Februari lalu. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi partai untuk membentuk Majelis Tahkim sejak dulu. ”Lagian masalah di PKS bukan hanya kasus Fahri Hamzah saja,” paparnya.

    Sementara mengenai kasus apa sebenarnya yang dituduhkan pada Fahri sehingga ada upaya untuk melengserkan dirinya dan apa bukti yang dimiliki PKS terkait kasus tersebut, Hidayat hanya menjelaskan bahwa hal itu belum bisa diungkapkan karena masalah internal PKS dan akan diselesaikan terlebih dahulu secara internal. Hidayat berjanji kalau hal ini sudah diselesaikan secara internal, maka akan disampaikan ke publik.

    Di portalpiyungan.com diberitakan dan digambarkan adanya surat DPP PKS kepada Menkumham. Dalam portal itu tertulis bahwa surat tersebut beredar di kalangan internal PKS, terkait adanya dua lembar dokumen yang berisi tentang telah dibentuknya Majelis Tahkim yang kedudukannya sejajar dengan Majelis Syuro PKS.

    Dua lembar dokumen tersebut berupa Surat dari DPP PKS yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait pembentukan lembaga Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) dan Susunan Anggota Majelis Tahkim (Lampiran).MHD

    Seperti diketahui, sebelumnya, Sekjen PKS Muhamad Taufik Ridlo mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Sekjen. Surat pengunduran diri yang juga beredar luas di kalangan internal kader PKS itu dibuat tanggal 8/2/2016 atau persis sepekan dari Surat Pembentukan Majelis Tahkim ke Kemenkumham diatas.

    Sementara Fahri Hamzah sendiri yang ditanya mengenai isu pembentukan Majelis Tahkim adalah bertujuan untuk memecat dirinya karena BPDO PKS tidak bisa melakukannya, hanya menjawab singkat, bahwa dirinya tidak mau mengomentari hal itu.”No Comment,” jelas Fahri singkat. MHD