Beranda Bisnis Ketegasan Menghadapi Kapal Ilegal Fishing Diragukan

    Ketegasan Menghadapi Kapal Ilegal Fishing Diragukan

    125
    0

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku ilegal fishing yang dilakukan oleh rakyat Tinongkok.

    Anggota DPR RI Rofi Munawar mempertanyakan ketegasan pemerintah terhadap ilegal fishing oleh rakyat Tiongkok. Bahkan kapal tersebut melanggar regulasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

    “Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia yang memiliki batas teritori dan pijakan yuridis sudah melakukan langkah yang tepat dengan menangkap kapal Tiongkok yang telah melakukan kegiatan Ilegal fishing,” jelas Rofi.

    Lebih lanjut, Rofi menambahkan, rakyat Tiongkok seharusnya mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam memerangi illegal fishing, bukan bertindak sebaliknya. Namun, jika melihat dari kejadian intimidasi yang kesekian kali terhadap kapal pengawas perikanan Indonesia yang sedang bertugas, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkok telah secara jelas melanggar yuridiksi perairan Indonesia.

    “Melihat kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir dimana banyak sekali kapal-kapal Ikan Tiongkok yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, sudah selayaknya pemerintah memanggil sikap yang lebih tegas,” terang Rofi yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dengan UU perlindungan dan pemberdayaan nelayan, maupun hukum international United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) untuk menyampaikan keberatannya.

    Pelanggaran Tiongkok terhadap yuridiksi wilayah laut Indonesia tertuang dalam UNCLOS pasal 19 ayat 1 terkait ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai. selain itu Tiongkok juga telah melanggar pasal 19 ayat 8 tentang melakukan kegiatan perikanan di wilayah negara pantai tanpa izin.

    “Sehingga dalam hal ini Tiongkok telah terbukti secara sengaja melakukan pengawalan terhadap aktivitas pencurian ikan di wilayah hukum Indonesia.,” ucap Rofi.

    Sebagai informasi, Rofi membeberkan, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas Hiu 001 telah mengamankan 8 Anak Buah Kapal (ABK) KM Kway Fey yang memasuki wilayah Perairan Natuna, Minggu (20/3/2016).

    “Namun, upaya penegakan hukum itu gagal menggiring kapal tersebut karena tiba-tiba kapal coastguard Tiongkok mendekat dan menabrak KM Kway Fey serta menarik kapal tersebut menjauh dari wilayah Indonesia,” pungkas Rofi. FN