Beranda Berita Pilihan Asmar Arsjad: Kebijakan Menteri LHK Matikan Perkebunan Sawit Rakyat

Asmar Arsjad: Kebijakan Menteri LHK Matikan Perkebunan Sawit Rakyat

246
0

JAKARTA – Pantas saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya disemprot Presiden Jokowi. Tidak saja Siti Nurbaya tidak memiliki terobosan dalam kebijakannya, lebih dari itu juga tidak pro rakyat.

Salah satu kebijakan yang bisa mematikan kehidupan ekonomi masyarakat adalah Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Penerapan kebijakan ini akan mengurangi luasan perkebunan sawit rakyat yang telah lebih dari seratus tahun terbangun.

Di sisi lain, belum tersedianya data valid mengenai luasan lahan gambut serta peta gambut yang mumpuni karena tarik berbagai kepentingan perlu jadi pertimbangan pemerintah. Satu pihak menyebut luasan gambut mencapai 24 juta hektar, sedangkan data lain menyebut luasan gambut hanya sekitar 14 juta hektar.

“Jika diterapkan, Permen kontroversial itu mempunyai multiplier effect yang berakhir pada rusaknya tatanan kemandirian ekonomi nasional.
Persoalan jangka pendek di depan mata yakni matinya perkebunan sawit rakyat,” kata Asmar Arsjad, Sekjen Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), kepada wartawan akhir pekan lalu.

Selain itu, kata Asmar, pendapatan daerah akan turun, meningkatnya pengangguran, serta munculnya berbagai konflik sosial di berbagai daerah. “Ini permen paling emosional karena tidak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” kata Asmar.

Menurut Asmar, sejak ratusan tahun lalu, lebih dari 60% konsesinya berada di lahan gambut.”Apa petani sawit di Riau akan dipindahkan ke lahan mineral Kalimantan atau Papua. Kalau iya, bagaimana caranya. Apakah aturan itu, tidak akan menimbulkan persoalan dan gejolak ekonomi di daerah.” Kata Asmar.

Asmar juga menyayangkan, pemerintah di Kabinet Jokowi lebih banyak menerbitkan peraturan yang kontraproduktif daripada melakukan pembinaan kepada petani. Tahun 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri pertanian Nomor : 14/permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit yang memperboleh gambut dibawah 3 meter bisa diupayakan. Kini, terbit lagi aturan yang lain tidak boleh berupaya dilahan gambut. “Ini aturan mana yang mau kita pakai. Rakyat jangan dibikin bingung.” (EDO)