Beranda Berita utama DPR: Pemerintah Berhak Usir Greenpeace dari Indonesia

    DPR: Pemerintah Berhak Usir Greenpeace dari Indonesia

    186
    0

    Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengatakan pemerintah berhak mengusir lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing yang dinilai melanggar aturan. Apalagi beberapa LSM dinilai sudah merugikan Indonesia di forum-forum internasional. Salah satunya adalah Greenpeace yang menduduki kilang minyak sawit di Bitung, Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu.

    “Seperti Greenpeace. Kenyataannya LSM Ini merugikan nama Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas,” kata Firman Subagyo dalam diskusi bertajuk Dampak Kampanye NGO Bagi Ekonomi Indonesia yang diadakan Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta pekan lalu. Tindakan Greenpeace di Bitung memicu kemarahan petani sawit yang mengancam menduduki kantor Greenpeace di Jakarta.

    Selain Greenpeace, Firman Subagyo juga menunjuk LSM lain sepeti Mighty Earth, EIA, Forest People Programme, dan lain-lain yang sering merugikan Indonesia. Selain merugikan karena sering menyerang industri perkebunan kelapa sawit, mereka juga tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.

    Sementara itu, pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudistira Adinegara mengatakan LSM asing sebaiknya tidak dibebaskan begitu saja masuk ke Indonesia. Sebab nantinya mereka bisa beroperasi tanpa melapor dan mendaftar kepada pemerintah Indonesia. Belajar dari Malaysia, otoritas setempat sangat ketat mengawasi LSM dari negara lain yang ingin beroperasi di sana. “Tidak bisa mereka berbuat seenaknya,” katanya.