Beranda Berita utama GAPKI Dorong Pemerintah Perluas Ekspor Minyak Sawit

    GAPKI Dorong Pemerintah Perluas Ekspor Minyak Sawit

    13
    0

    Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah meningkatkan kinerja ekspor minyak kelapa sawit ke Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Bangladesh. Langkah ini untuk mengantisipasi keputusan Uni Eropa yang menempatkan sawit bukan lagi bahan baku untuk untuk bahan bakar.

    Direktur Eksekutif GAPKI Dr Mukti Sardjono mengatakan, Indonesia mampu mengekspor 7,6 juta ton CPO ke India pada 2017 tapi menurun menjadi 6,7 ton di tahun 2018. “Pakistan dan Bangladesh memiliki potensi besar. Selanjutnya China yang mulai menerapkan bio diesel,” kata Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono di Pontianak pada 20 Maret 2019.

    Mantan staf ahli Menteri Pertanian ini juga menegaskan, pemerintah juga harus bisa mencari pasar pasar baru non tradisional yang potensial seperti Timur Tengah dan Afrika.

    “Namun Afrika perlu perlakuan khusus karena umumnya belum mempunyai infrastruktur kaki timbun yang besar sehingga mereka memerlukannya dalam bentuk kemasan. berarti perlu ada kebijakan tarif ekspor sawit untuk pasar tersebut. Yang jelas potensi peningkatan untuk 2019 masih oke,” ungkap Mukti Sardjono.

    Selain membuka pasar ekspor yang lebih luas, GAPKI mendukung langkah pemerintah yang terus melakukan lobi-lobi terhadap Uni Eropa untuk tidak menerapkan RED II. “Sebelum keputusan ini keluar pemerintah sendiri sudah mempunyai posisi untuk diajukan ke World Trade Organization (WTO). Dimana pemerintah dan juga Malaysia sudah sepakat untuk mengajukan keberatan kepada WTO,” timpal Mukti.

    Sementara Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Dr Bambang Aria Wisena mengatakan, pemerintah harus melawan langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap pelarangan komoditas sawit nasional.

    DMSI, kata dia, juga akan mendukung langkah pemerintah untuk menyampaikan keberatan ke WTO terkait keputusan Uni Eropa yang menyatakan budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.