Beranda Berita utama GAPKI Minta Pembebasan Laporan Surveyor Diperjelas

    GAPKI Minta Pembebasan Laporan Surveyor Diperjelas

    23
    0

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono meminta pemerintah memperjelas jenis laporan surveyor yang dihapus untuk mempermudah ekspor komoditas sawit. Pasalnya, ada jenis laporan surveyor yang dibiayai negara dan ada juga yang tidak dibiayai negara.

    “Kalau untuk industri, ada atau tidak ada laporan surveyor, kita tetap melakukan survei karena itu dokumen wajib untuk melakukan pembayaran pungutan, pajak, crosscheck kalau ada dispute dengan pihak pembeli, dan lain-lain,” kata Joko Supriyono di Jakarta awal pekan ini.

    Menurut Joko, perusahaan eksportir sawit secara terpisah pun juga melengkapi laporan surveyor karena seringkali diwajibkan oleh pembeli di negara tujuan ekspor.

    “Pihak pembeli menghendaki adanya LS karena itu dianggap sebagai independent verificator. Jadi sebenarnya dalam konteks perusahaan ada itu juga dan itu atas biaya kami. Perusahaan sekarang tetap melakukan itu karena itu persyaratan dari buyer,” katanya.

    Dalam kebijakan pembebasan laporan surveyor, di tahap awal, pemerintah mengidentifikasi empat kelompok komoditas ekspor yang akan dihapuskan kewajiban LS ekspornya, yakni produk minyak sawit mentah dan turunannya, gas yang diekspor melalui pipa, rotan setengah jadi, dan kayu log dari tanaman industri.