Beranda Berita Pilihan Indonesia Perlu Peta Jalan Pemanfaatan Lahan Gambut

    Indonesia Perlu Peta Jalan Pemanfaatan Lahan Gambut

    169
    0

    JAKARTA – Roadmap dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (science bases policy) dalam pemanfatan gambut adalah satu kenicayaan. Hanya saja, perlu diatur sampai batas mana gambut bisa dibudidaya dan sampai batas mana bisa dikonvervasi, keputusannya harus berdasarkan data, fakta, dan kebenaran.

    Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc mengingatkan, dalam pengambilan keputusannya, kepentingan pusat, daerah, masyarakat, dan korporasi harus dilihat secara komprehensif. “Jangan sampai karena fragmentasi daerah administrasi lalu kepentingan nasional terabaikan.”

    Menurut Herry masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan pemanfataan gambut itu kenyataan. Bahkan ada kota yang sudah diatas gambut. Hanya saja, pemanfaatan gambut untuk budidaya harus dijaga agar tidak terbakar. Tata kelola air (water management) yang ketat dan dispilin seharus bisa menjaga gambut dari berbagai kerusakan.

    Gambut merupakan sumber daya alam yang luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa oleh manusia atau karena faktor alam menjadi bencana. Karena itu, perlu pengelolaan yang benar dengan satu sistim pengelolaan berkelanjutan.

    “Jadi perlu ada syarat dalam pemanfatan gambut. Masalahnya, sering kita mengambil satu hal saja sebagai kebenaran, tetapi mengabaikan yang lain.”

    Herry menambahkan, perbedaan cara pandang dalam dunia akademisi merupakan hal lumrah. Hanya saja, jika terjadi perbedaan cara pandang akademisi dalam berbagai persepektif, harus dikembalikan kepada data, fakta dan kebenaran.

    “Setiap keputusan harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan kebenaran serta komprehensif. Sebaiknya, tidak hanya berpikir hanya untuk satu kepentingan jangka pendek tetapi harus berpikir untuk kepentingan nasional jangka panjang.

    Selain itu, ilmu pengetahuan harus jadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan. “Setelah itu harus diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang memastikan peran semua pihak secara komprehensif. “

    Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, Indonesia perlu memperkuat kerja sama yang efektif antara kehutanan, lingkungan, dan ilmuwan.

    “Isu utama adalah science sociality policy. Jadi bagaimana kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan itu berbasis ilmu pengetahuan,” kata Dodiek pada IUFRO International and Multidisciplinary Scientific Conference di IPB International Convention Center, Bogor yang diadakan pada 4-7 Oktober 2016.

    Menurut Dodik, saat ini penetapan kebijakan hanya dari kacamata politik. Ilmu pengetahuan, terlibat hanya pada saat proses pengambilan kebijakan. “Kedepan kita mengharapkan politik juga mendengarkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.”(KO)