Beranda Berita utama Kementan Luncurkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian

    Kementan Luncurkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian

    7
    0

    Kementerian Pertanian meluncurkan gebrakan baru untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian. Gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 10 persen pada 2018. Sebagai percontohan, rencananya Kementan akan melakukan kick off pada 23 April 2018 di Cianjur, Jawa Barat.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen, meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

    “Untuk jangka pendek, tanaman sayuran dan holtikultura bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras seperti manga, salak dan lain-lain,” kata Amran di Jakarta, Minggu, 15 April 2018.

    Secara khusus, Amran menargetkan setiap rumah tangga akan menerima bantuan berupa 50 ekor ayam. “Kita buatkan kandangnya, langsung kita masukan ayamnya. Jadi mereka terima jadi, tingal pelihara. Ada biayanya buat pakan selama enam bulan sampai bisa produktif,” ujar Amran.

    Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementerian Pertanian akan langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Berdasarkan data Kementerian Sosial, sasaran program tersebut bahkan bisa menjangkau langsung ke sasaran, berdasarkan nama dan alamat. “Kita punya tim, kami yang langsung kawal. Datang di lapangan, melihat langsung. Ini 16 juta ada nama dan alamatnya,” tegas Amran.

    Ada delapan wilayah yang menjadi fokus gerakan pengentasan kemiskinan berbasis pertanian ini, antara lain Beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selelatan, dan Provinsi Lampung. Untuk itu, selain merangkul pemerintah daerah, Kementan juga bersinergi dengan Kemensos, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, BKKBN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.