Beranda Berita utama Langgar Aturan, Izin Pemantau Jurdil2019 Dicabut

    Langgar Aturan, Izin Pemantau Jurdil2019 Dicabut

    14
    0

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencabut izin situs Jurdil2019.org sebagai pemantau Pemilu 2019 karena melanggar peraturan yakni tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan. Situs ini adalah pengembangan pemantau PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

    “Kita cabut izinnya karena tidak sesuai dengan prinsip pemantauan,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jakarta pada 21 April 2019. Lembaga ini mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu.

    Namun, dalam praktek di lapangan, lembaga ini melakukan tindakan lain yakni mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

    Atas pelanggaran yang dilakukan, PT Prawedanet Aliansi Teknologi disebut melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 442 huruf j juncto Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 pasal 21 huruf i tentang Pemantauan

    Selain mencabut izin dan akreditasi lembaga survei juga dilarang menggunakan logo Bawaslu. “PT Prawedanet Aliansi Teknologi dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilu dan dilarang menggunakan logo dan lambang Bawaslu dalam semua aktivitasnya,” tuturnya.

    Pihak Jurdil2019 mengajukan protes atas pencabutan izin ini. “Kita menanyakan ada apa, karena tidak ada pemberitahuan,” kata Rulianti dari pihak Jurdil2019.