Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Badan Pengawas Pemolu (Bawaslu) tentang adanya pelanggaran administratif dalam Pemilihan Presiden 2019.
“Betul, putusan menyatakan permohonan ‘tidak diterima’ (niet onvankelijke verklaard),” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah seperti dikutip dari Antara pada 27 Juni 2019.
Menurut Abdullah, permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi syarat sehingga Putusan Mahkamah menyatakan ‘permohonan tidak dapat diterima.’
“Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu,” jelas dia.
BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke MA, setelah permohonannya ditolak Bawaslu. Dalam perkara yang diajukan ke MA, BPN menjadikan Bawaslu sebagai tergugat, terkait putusan bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/ 00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.
Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusan tersebut, MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.