Beranda Berita utama Mantan Koruptor Dilarang Jadi Anggota Dewan

    Mantan Koruptor Dilarang Jadi Anggota Dewan

    22
    0

    Mantan narapidana kasus korupsi secara resmi dilarang dicalonkan menjadi anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2019. Keputusan ini ditetapkan setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinz, dan DPRD Kabupaten/Kota diundangkan dan dicatat di Berita Negara 2018.

    Menindaklanjuti peraturan ini, Kementerian Hukum dan HAM juga telah mengundangkan PKPU itu pada 3 Juli 2018. “Dengan peraturan ini KPU punya wewenang eksekusi sejak tahapan pendaftaran balon, calon sementara, calon tetap, dan calon terpilih jika melakukan pelanggaran,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta pada 6 Juli 2018.

    Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, mengatakan Partai Politik berwenang untuk menyeleksi bakal caleg sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik. Tapi, jika Partai Politik tidak memenuhi ketentuan seperti tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, maka KPU RI mempunyai hak mengeksekusi.

    Selain mantan narapidana kasus korupsi, aturan ini juga melarang mantan terpidana kasus bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk dicalonkan menjadi anggota Dewan. “Substansinya sama. Mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg,” katanya.