Beranda Berita utama Pemerintah Tambah Jumlah Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

    Pemerintah Tambah Jumlah Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

    30
    0

    Untuk meningkatkan kemudahan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah memperluas implementasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) di 15 kawasan industri. Dengan tamabahan ini berarti KLIK telah hadir di 47 kawasan industri di seluruh Indonesia.

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan tambahan 15 kawasan industri sebagai bagian KLIK ini dapat dimanfaatkan investor yang ingin melakukan percepatan konstruksi investasinya.

    Dengan tambahan 15 kawasan industri ini total lahan industri tersedia untuk KLIK mencapai 1.459,85 hektar di 8 provinsi dan 12 kabupaten/kota. Dengan tambahan 15 kawasan ini cakupan daerah juga bertambah 2 provinsi dan 8 kabuopaten.

    Menurut Thomas, payung hukum dari peluncuran tersebut ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Kepala BKPM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua SK Kepala BKPM No. 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi. “Total hingga saat ini menjadi 47 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi KLIK dengan total lahan tersedia seluas 14.996,85 hektar,” kata Thomas Lembong pada Selasa, 13 Maret 2018.

    Kawasan Industri tersebut berlokasi di 12 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, JawaTimur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) dan 25 kabupaten/kota (Kendal, Kota Semarang, Demak, Gresik, Tuban, Sidoarjo, Bantaeng, Kota Makassar, Tangerang, Serang, Kota Cilegon, Bekasi, Purwakarta, Jakarta, Sumedang, Karawang, Bogor, Deli Serdang, Kota Batam, Bintan, Kota Dumai, Siak, Kota Balikpapan, Padang Pariaman, Bantul).

    Sementara itu Wakil Gubernur DI Yogyakarta Sri Paku Alam X menyambut positif penetapan 15 kawasan industri yang masuk KLIK terbaru. “Kami mengapresiasi BKPM, kementerian teknis terkait dan lintas sektor serta seluruh jajaran dalam pemerintah daerah yang secara bersama-sama ikut menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.

    Awal mula kebijakan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dilaksanakan sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Jilid II tanggal 29 September 2015. KLIK diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara oleh Presiden RI.

    KLIK merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada investor setelah memperoleh Pendaftaran Penanaman Modal (Pendaftaran Investasi/PI) beser ta 7 (tujuh) paket ijin dan pemenuhan persyaratan, yang diterbitkan oleh PTSP Pusat atau PTSP daerah, dapat langsung melakukan konstruksi.