Beranda Berita utama Peraturan Presiden tentang ISPO Rampung Pertengahan 2018

    Peraturan Presiden tentang ISPO Rampung Pertengahan 2018

    25
    0

    Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) standar sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) rampung pada pertengahan 2018.

    Asisten Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Willistra Danny mengatakan, pembahasan ISPO sudah berjalan sejak awal 2016 atau selama 2 tahun dan hingga saat ini pihaknya terus melaporkan perkembangannya ke Presiden.

    “Perpres segera dilakukan, targetkan pertengahan tahun ini atau paling lambat akhir 2018,” kata Willistra yang juga Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) ISPO tersebut di sela Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di Bogor, Kamis (13/4).

    Menurut dia, salah satu yang dimasukkan dalam Perpres ISPO tersebut nantinya yakni aspek ketertelusuran atau traceability terhadap produk minyak sawit (CPO) sehingga diketahui asal-usul produksinya, produsen (petani, perusahaan swasta atau perusahaan negara) bahkan hingga luasan perkebunan.

    Pentingnya memasukkan aspek ketertelusuran, tambahnya, untuk dapat memperkuat basis data sehingga memudahkan pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun membuat perencanaan.

    “Selain itu dengan traceability maka data akan lebih kredibel serta dalam upaya perbaikan tata kelola industri sawit,” katanya.

    Menyinggung potensi penerimaan ISPO oleh negara-negara konsumen CPO, Willistra mengatakan, sudah seharusnya konsumen mau menerima standar yang disusun Indonesia tersebut

    Apalagi, tambahnya, Indonesia selaku produsen sawit sudah memenuhi syarat-syarat keberlanjutan atau sustainabUity seperti yang mereka tentukan terhadap produk-produk CPO yang diekspor ke pasar global, khususnya Uni Eropa.