Beranda Berita utama Presiden Larang Pejabat Tinggi Negara Silang Pendapat

    Presiden Larang Pejabat Tinggi Negara Silang Pendapat

    54
    0

    Perbedaan pendapata antara satu menteri dan menteri yang lain telah beberapa kali terjadi. Dampaknya kesan tidak solid dan tidak kompak di Kabinet Kerja sering muncul di depan publik. Untuk menghindari kesan yang tidak baik ini, Presiden Jokowi meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah. Inpres itu ditandatangani Jokowi pada 1 November 2017.

    Inti dari Inpres ini adalah melarang menteri dan pejabat negara untuk bersilang pendapat di depan publik. Perbedaan pendapat dan berdebat hanya berlaku di dalam ruang sidang. Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id pada Senin (6/11/2017), Inpres ditujukan kepada menteri Kabinet Kerja, Seskab, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ada 13 tujuan dari terbitnya inpres ini.

    Berikut tujuan dari instruksi Jokowi tersebut:

    Pertama
    Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Menteri dan Kepala Lembaga, agar dalam setiap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

    a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

    b. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan;

    c. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan

    Kedua
    1. Dalam hal Menteri Koordinator menilai kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a, perlu dibahas dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Menteri Koordinator menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan.

    2. Dalam hal pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden, untuk mendapatkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

    3. Dalam hal pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden, untuk mendapatkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

    Ketiga
    Dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan huruf b serta Diktum KEDUA angka 1, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet.