Beranda Berita utama Sawit Indonesia – Malaysia Siap Bangun Lembaga Bersama

    Sawit Indonesia – Malaysia Siap Bangun Lembaga Bersama

    102
    0
    Petani kelapa swit - Foto : riauone.com

    Indonesia dan Malaysia terbukti telah menguasai 80 persen crude palm oil (CPO) dunia, atas dasar itulah Indonesia dan Malaysia siap membangun lembaga bersama yang dikelola bersama-sama.

    “Rencananya lembaga ini akan fokus membangun industri hulu hingga hilir dan memecahkan masalah industrialisasi kelapa sawit secara bersama-sama,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto.

    Tidak hanya itu, menurut Panggah, tidak hanya memecahkan masalah bersama tapi juga akan memajukan bersama-sama. Salah satu yang sedang dibahas yaitu standarisasi sustainable kelapa sawit.

    Seperti diketahui, bahwa Indonesia telah memiliki standarisasi kelapa sawit terlebih dahulu yaitu, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Setelah itu Malaysia barulah membuat standari kelapa sawit Malaysia yaitu Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) dengan mengadopsi ISPO.

    “Jadi, nanti kami membuat standar yang sama untuk seluruh produsen sawitbaik standar di kebun maupun di industri pengolahannya. Kemudian juga terkait dengan pembinaan petani sawit, manajemen stok, dan pembangunan palm oil green economic zone (POGEZ),” jelas Panggah.

    Lebih lanjut, Panggah menjelaskan, POGEZ didirikan untuk menyatukan standarisasi sustainable yang sama dan membangun kluster kelapa sawit secara bersama-sama. Sehingga dalam hal ini Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan rekomendasi darah yang akan dikembangkan untuk industri kelapa sawit.

    “Jadi Indonesia mengusulkan pengembangan di daerah Dumai Provinsi Riau, Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dan Sei Mangkei Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Malaysia mengusulkan daerah Lahad Datu, Bintulu, dan Tanjung Manis,” urai Panggah.

    Melalui POGEZ ini, Panggah berharap, “komoditas kelapa sawit baik Indonesia dan Malaysia akan menjadi lebih kuat dan menciptakan produk hilir lebih besar serta mempunyai standarisasi yang sama.” FN