Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) diminta memperbaiki program beasiswa pendidikan anak para pekerja sektor kelapa sawit yang sudah berjalan tiga tahun. “Ada tiga faktor yang membuat program ini belum maksimal,” kata Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO.
Pertama, anak pekerja berada di wilayah terpencil terutama desa sentra sawit, sehingga informasi dan mobilisasi ke lokasi seleksi menjadi terhambat.
Kedua, pendaftaran online sejak 2017 berdampak pada minimnya informasi karena anak pekerja sektor sawit terbatas akses internet karena tinggal di pelosok. “Inilah yang kemudian membikin banyak anak petani dan buruh tani tidak bisa mendaftar,” jelas Gulat.
Ketiga, masalah tidak dilibatkannya organisasi petani sawit APKASINDO sebagai Tim Penerimaan Calon Mahasiwa Baru Beasiswa semenjak 2018. Padahal, APKASINDO memahami kondisi dan situasi geografis tempat tinggal mana anak petani dan buruh tani.
“Jika Apkasindo dilibatkan, tugas panitia perekrut akan terbantu. Sebagai contoh pada 2018, lembaga pendidikan tinggi yang ditunjuk menjadi tempat kuliah peserta beasiswa tetap saja minta tolong ke Apkasindo. Namun, keterlibatan APKASINDO ini sebaiknya secara keorganisasian Apkasindo melalui SK,” pinta Gulat.
Meski begitu kata Gulat, tingginya minat anak-anak petani dan buruh tani untuk meraih beasiswa Taruna Sawit Indonesia tadi. Itu sebabnya, sekuat tenaga DPP Apkasindo akan mencoba melobi BPDPKS dan kampus tempat anak-anak petani dididik.
Gulat mengatakan keterwakilan anak petani dan buruh tani di seluruh Indonesia perlu menjadi perhatian khusus. Apalagi, dana pungutan ini sebenarnya uang petani juga, sehingga penggunaannya dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani.
Pada tahun ini, BPDP-KS menunjuk empat perguruan tinggi sebagai penyelenggara program SDM sawit antara lain Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, Lembaga Pendidikan Perkebunan, Poltek Citra Widya Edukasi, Poltek Kampar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan.
