Berita utama

Kalangan pengusaha mengusulkan iuran jaminan pensiun cukup 1,5% yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan secara patungan. Angka ini memang jauh di bawah rencana pemerintah melalui BPJS yang menetapkan iuran 8,5%...

Wacana menempatkan prajurit TNI sebagai bagian dari penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) semakin menguat. Dorong ini tidak lepas dari beberapa kejadian terakhir di mana komisioner KPK dijadikan tersangka dalam beberapa...

Indonesia menargetkan memiliki 100 taman sains dan taman teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi ini dilakukan melalui penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini...

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan presiden (Keppres) dan peraturan pemerintah (PP) mengenai implementasi pungutan pada ekspor minyak sawit mentah atau yang disebut CPO Supporting Fund (CFS), Selasa 5 Mei...

Pemerintah memperkirakan total pungutan pengembangan sawit (crude palm oil/CPO) atau CPO supporting fund (CSF) dari ekspor sawit dapat mencapai sekitar US$ 750 juta atau sekitar Rp 8 triliun per tahun....

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 tercatat 4,71% (yoy), atau menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Bank Indonesia menyatakan, pelemahan di kuartal ini berpotensi membawa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 mengarah ke...

Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan di Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa hambatan produk sawit masuk ke pasar Eropa adalah pertarungan bisnis. "Mereka ingin melindungi petani bunga matahari,...

Setelah sempat mundur dua pekan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang dana pendukung sawit (CPO Supporting Fund) dipastikan akan terbit pada Mei 2015. Aturan ini diharapkan mampu mendongkrak harga minyak sawit, karena...

Pemerintah mengingatkan para pengusaha kelapa sawit memberikan kesempatan kepada petani plasma untuk mengolah lahan kebun sawit lebih luas. Pengusaha wajib implementasikan aturan yang mewajibkan penyediaan lahan sebesar 20 persen untuk...

JAKARTA – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) semakin ngawur dalam mempublikasikan data kepada publik. Apabila data-data tersebut tidak akurat, mereka bisa diseret ke jalur hukum. Pemerintah, kalangan DPR, pengamat, dan...