Jakarta – Sektor pertanian dan industri sawit nasional memiliki kontribusi besar terhadap kas negara. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengungkapkan hingga kini devisa yang diberikan mencapai Rp 100 triliun per tahun.
Karena itu, Ia meminta langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar para petani mendapat impact yang juga nyata.
“ini kan ada Rp 100 triliun dari perkebunan dan industri sawit ini dibayarkan ke negara melalui pajak. Kalau pemerintah berkenan atau Bu Sri Mulyani memberikan ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) Rp 20 triliun per tahun, persoalan petani sawit dan sawit Indonesia selesai,” kata dia.
BPDPKS merupakan Badan yang berada di bawah Kementerian Keuangan untuk menghimpun dana dari ekspor sawit. Dana tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat, diantaranya memberikan subsidi pada harga biodiesel.
Badan tersebut bisa lebih melihat peluang kebutuhan di masyarakat. Salah satunya mengalihkan anggaran pada efektivitas produksi petani sawit. Apalagi, Pertamina memerkirakan kebutuhan sawit pada 2023 mencapai 1 juta ton setelah ditemukannya B100.
Pertamina bisa produksi D100 dan bisa menyerap 1 juta ton per hari, ini sangat menggembirakan. Tinggal ini kembali ke komitmen pemerintah, harga D100 per liternya berapa? Mungkin bisa Rp 11 ribu atau Rp 12 ribu per liter, daya beli masyarakat kita tidak sampai ke angka itu (makanya usul minta Rp 20 triliun per tahun),” kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrahman menyambut positif saran terhadap kemajuan petani sawit. Anggaran yang diberikan bisa maksimal jika dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat keseluruhan.
“Program biodiesel ini sangat strategis sekali dalam rangka mendukung keberlanjutan sawit nasional. Bayangkan seandainya kelebihan pasokan dalam negeri yang tidak terserap melalui program biodiesel tadi akan terjadi over stock dampaknya turunkan harga, secara berlanjut akan berdampak pada pendapatan petani prinsipnya itu,” tuturnya. (*)
