Kalangan dunia usaha mengingatkan, pemerintah perlu membuat satu peraturan untuk melindungi industri strategis nasional dari gencarnya kampanye hitam Lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing seperti Greenpeace jika tidak mampu melarang kegiatannya.
Hal itu diungkapkan ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Nana, perlindungan hukum bagi industri, konteksnya bisa seperti Objek Vital Nasional (OVNI) sektor industri. Dalam OVNI, pemerintah melindungi industri strategis nasional dari ancaman teror, dan aksi-aksi anarki kelompok tertentu.
“Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat peraturan yang melarang Greenpeace dan LSM lain melakukan kampanye hitam serta pemberlakukan sanksi hukumnya” kata Nana.
Nana mengungkapkan, kampanye hitam yang terus digulirkan Greenpeace selama bertahun-tahun sudah pada tahap sangat mengganggu industri di Tanah Air. “Sayangnya pemerintah tidak tanggap, padahal kepentingan sangat jelas yakni persaingan usaha karena kegiatannya didanai negara pesaing,” kata Nana.
Perlunya aturan hukum tersebut, kata Nana juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap investasi nasional sekaligus mendorong industri strategis seperti HTI dan kelapa sawit menjadi pemain global.
Dia mencontohkan, di banyak negara kegiatan Greenpeace sudah lama diharamkan. Di Rusia, LSM baik lokal maupun asing yang jelas-jelas menggunakan dana asing masuk dalam kategori agen asing dan dilarang melakukan kegiatan. Bahkan, pada tahun 2013, pihak berwenang Rusia menangkap puluhan aktivis Greenpeace atas dugaan pembajakan dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun penjara.
Pemerintah India juga memberlakukan hal sama. Di India, kegiatan Greenpeace dilarang karena kampanye hitamnya mengganggu pertumbuhan industri dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. “Tiongkok memberlakukan aturan serupa. Di banyak negara berkembang, kegiatan Greenpeace sudah dilarang karena orientasinya ‘mematikan’ industri nasional yang kompetitif,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Lingkungan hidup dan kehutanan Ricky Avenzona menilai, terlalu banyak tindakan LSM yang merendahkan harga diri bangsa dan pemerintah.
Ricky mencontohkan, hal itu bisa dicermati dari tayangan di Youtube dalam audensi antara Harrison Ford dengan Zuklifli Hasan saat jadi Menteri Kehutanan. “Jika seorang menteri saja menjadi “impoten” dan seperti tidak punya harga diri ketika berdikusi dengan LSM, tentu bisa dengan mudah kita bayangkan betapa lemahnya posisi birokrat kita pada jenjang yang lebih rendah,” kata Ricky.
Lebih naif lagi, tegas Ricky banyak anak bangsa terutama para LSM yang bangga dengan video yang merendahkan martabat bangsa ini. “Seharusnya darah kita mendidih melihat Menteri kita dengan segala kesalahan dan kekurangannya dihinakan begitu rupa oleh bangsa asing. Kemana rasa nasionalisme bangsa kita saat ini?” kata Ricky.
