• Latest
  • Trending
  • All
GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

11/22/2018
Petani Sawit Berharap Program B35 Akan Kerek Harga TBS Rp3.500 Per Kilogram

Petani Sawit Berharap Program B35 Akan Kerek Harga TBS Rp3.500 Per Kilogram

02/01/2023
Melalui RAN-KSB, Tata Kelola Sawit Indonesia Akan Diperbaiki

Melalui RAN-KSB, Tata Kelola Sawit Indonesia Akan Diperbaiki

02/01/2023
KPU Rilis 11 Tahapan Pemilu 2024

KPU Rilis 11 Tahapan Pemilu 2024

01/31/2023
Bantah Black Campaign, BPDPKS Sebut Tudingan UE Tidak Benar Terkait Minyak Sawit

Bantah Black Campaign, BPDPKS Sebut Tudingan UE Tidak Benar Terkait Minyak Sawit

01/31/2023
Zulhas Akan ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit Uni Eropa

Zulhas Akan ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit Uni Eropa

01/31/2023
Mulai Besok, Pemerintah Akan Terapkan Bahan Bakar Campuran Sawit B35

Mulai Besok, Pemerintah Akan Terapkan Bahan Bakar Campuran Sawit B35

01/31/2023
Pemerintah Tingkatkan Persentase BBM Campur Sawit Jadi 35%

Pemerintah Tingkatkan Persentase BBM Campur Sawit Jadi 35%

01/31/2023
Swiss SECO Ke Petani Sawit : Kami Tidak Ikut Campur di UU UE Terkait Sawit

Swiss SECO Ke Petani Sawit : Kami Tidak Ikut Campur di UU UE Terkait Sawit

01/31/2023
BPDPKS Bantu Peremajaan Sawit Petani Seluas 500 Hektare di Solok Selatan

BPDPKS Bantu Peremajaan Sawit Petani Seluas 500 Hektare di Solok Selatan

01/30/2023
Petani Sawit SPKS Sekadau Lakukan Audit Sertifikasi ISPO

Petani Sawit SPKS Sekadau Lakukan Audit Sertifikasi ISPO

01/30/2023
Pemerintah Targetkan Realisasi Biodiesel Sawit Capai 13 Juta Kiloliter di Tahun 2023

Pemerintah Targetkan Realisasi Biodiesel Sawit Capai 13 Juta Kiloliter di Tahun 2023

01/30/2023
Petani Sawit Desa Tri Mulya Lakukan Transparansi Pengelolaan Dana Hibah RSPO

Petani Sawit Desa Tri Mulya Lakukan Transparansi Pengelolaan Dana Hibah RSPO

01/30/2023
Nasionalisme.co
  • Home
  • Bisnis
  • Politik
  • Wisata
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Nasionalisme.co
No Result
View All Result
Home Berita utama

GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

by admin
11/22/2018
in Berita utama, Bisnis
GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

JAKARTA – Aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri terus menuai kecaman.  Senada dengan pemerintah, petani dan pelaku usaha sawit mengecam keras aksi dan provokasi Greenpeace terhadap produk minyak sawit Indonesia.

“Jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa. Kita negara hukum tetapi mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI,” kata Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Mukti Sardjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/11).

Sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam wawancara dengan wartawan, meminta Greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritiknya kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab. Apalagi, sektor kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi mata pencaharian bagi 17 juta rakyat Indonesia.

Mukti mengatakan, aksi sepihak Greenpeace mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

“Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?” tegas Mukti.

Baca Juga:  Seks Gendruwo (13) : Wakijem Capek Layani Nafsu 'Gimo'

Mukti mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang disusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit.

“Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan,” katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.”

Dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun, kata Mukti, perusahaan perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Seperti pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat (seperti makam leluhur, sumber air dll), pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain.

Baca Juga:  Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia Terbitkan Jurnal Ilmiah

Saat ini perusahaan-perusahaan anggota GAPKI juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Saat ini 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan tahun 2019 semua perusahaan anggota GAPKI sudah memproses sertifikasi ISPO.

Mukti mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. “Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan,” kata Mukti.

Bahkan, kata dia, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

 

Tags: greenpeacekampanye hitam sawit
Nasionalisme.co

Copyright © 2013-2020

  • About us
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Bisnis
  • Politik
  • Wisata
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Peristiwa

Copyright © 2013-2020