• Latest
  • Trending
  • All
GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

11/22/2018

Usai Ekspor CPO Dibuka, Harga TBS Sawit Merangkak Naik

05/23/2022
Kunjungan Menlu Serbia, Bahas Gandum dan Meningkatnya Ekspor CPO Sawit

Kunjungan Menlu Serbia, Bahas Gandum dan Meningkatnya Ekspor CPO Sawit

05/23/2022
DPR Apresiasi Dibukanya Kembali Keran Ekspor CPO

DPR Apresiasi Dibukanya Kembali Keran Ekspor CPO

05/23/2022
Komisi VII

Saatnya Pemerintah Bangun Sektor Hilir Komoditas

05/23/2022
Pemerintah Resmi Buka Kembali Ekspor CPO Hari Ini

Pemerintah Resmi Buka Kembali Ekspor CPO Hari Ini

05/23/2022
Petani dan Pengusaha Sawit Sambut Baik Keputusan Presiden

Petani dan Pengusaha Sawit Sambut Baik Keputusan Presiden

05/22/2022
ASPEKPIR Akan Kawal Normalisasi Harga TBS Sawit

ASPEKPIR Akan Kawal Normalisasi Harga TBS Sawit

05/22/2022
Menjelang Dibukanya Ekspor CPO Sawit Besok, Harga TBS Mulai Naik Tipis

Menjelang Dibukanya Ekspor CPO Sawit Besok, Harga TBS Mulai Naik Tipis

05/22/2022
Harga TBS Sawit Mulai Merangkak Naik

Harga TBS Sawit Mulai Merangkak Naik

05/22/2022
Pengusaha – Petani Kelapa Sawit Apresiasi Keputusan Pemerintah

Pengusaha – Petani Kelapa Sawit Apresiasi Keputusan Pemerintah

05/21/2022
Disbunak Kalbar Prediksi Industri Sawit Kembali Pulih

Disbunak Kalbar Prediksi Industri Sawit Kembali Pulih

05/21/2022
Mahasiswa Adukan Dugaan Monopoli Harga TBS Sawit

Mahasiswa Adukan Dugaan Monopoli Harga TBS Sawit

05/20/2022
Nasionalisme.co
  • Home
  • Bisnis
  • Politik
  • Wisata
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Peristiwa
No Result
View All Result
Nasionalisme.co
No Result
View All Result
Home Berita utama

GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

by admin
11/22/2018
in Berita utama, Bisnis
GAPKI: Greenpeace Sudah Mengusik Kedaulatan NKRI

JAKARTA – Aksi sepihak LSM Greenpeace yang menduduki secara ilegal kapal pengangkut minyak sawit dari Indonesia serta serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam negeri terus menuai kecaman.  Senada dengan pemerintah, petani dan pelaku usaha sawit mengecam keras aksi dan provokasi Greenpeace terhadap produk minyak sawit Indonesia.

“Jelas Greenpeace telah mengusik kedaulatan kita sebagai bangsa. Kita negara hukum tetapi mereka mengabaikan aturan hukum yang ada di NKRI,” kata Direktur Eksekutif GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Mukti Sardjono dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (21/11).

Sebelumnya Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dalam wawancara dengan wartawan, meminta Greenpeace bisa menyampaikan aksi dan kritiknya kepada industri sawit Indonesia dengan lebih beradab. Apalagi, sektor kelapa sawit adalah tulang punggung ekonomi nasional dan menjadi mata pencaharian bagi 17 juta rakyat Indonesia.

Mukti mengatakan, aksi sepihak Greenpeace mengancam 17 juta petani dan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

“Apakah mereka, para LSM asing berkedok penyelamat lingkungan itu sudah memikirkan nasib para petani sawit? Jika industri sawit mati, siapkah para LSM memberikan kesempatan kerja pengganti?” tegas Mukti.

Baca Juga:  China Sepakat Tingkatkan Impor Minyak Sawit dari Indonesia

Mukti mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang disusahakan oleh perusahaan perkebunan adalah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam proses perijinan, pengelolaan kebun dan produksi kelapa sawit.

“Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan usahanya harus mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa ada IUP, maka perusahaan tidak dapat melakukan usaha perkebunan,” katanya.

Lahan yang di berikan dalam IUP adalah lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan atau Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) yang mana pemanfaatan HPK harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Dalam setiap IUP, juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL, yang memastikan bahwa usaha perkebunan yang dilakukan adalah benar-benar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.”

Dalam melakukan pembukaan dan pembangunan kebun, kata Mukti, perusahaan perkebunan kelapa sawit tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk harus mengikuti prinsip dan kriteria di dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Seperti pembukaan lahan tanpa bakar, melindungi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi bagi masyarakat (seperti makam leluhur, sumber air dll), pembuatan kontur dan tapak tanam untuk wilayah perbukitan, penanaman 50 meter dari sempadan sungai, dan lain-lain.

Baca Juga:  Sumber Dana Greenpeace Harus Dibuka ke Publik

Saat ini perusahaan-perusahaan anggota GAPKI juga sudah lebih maju dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Saat ini 413 perusahaan telah mendapatkan sertifikat ISPO dan direncanakan tahun 2019 semua perusahaan anggota GAPKI sudah memproses sertifikasi ISPO.

Mukti mengatakan, berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan kelapa sawit bahwa mereka memproduksi minyak kotor adalah tidak benar. “Kami juga tidak setuju dengan penggunaan istilah minyak sawit kotor karena saat ini pemerintah dan dunia usaha mempercepat tercapainya industri sawit yang berkelanjutan,” kata Mukti.

Bahkan, kata dia, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi utama untuk mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

 

Tags: greenpeacekampanye hitam sawit
Nasionalisme.co

Copyright © 2013-2020

  • About us
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Bisnis
  • Politik
  • Wisata
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Peristiwa

Copyright © 2013-2020