Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) perlu mengembangkan diplomasi dan komunikasi internasional untuk menghadapi tantangan ke depan. Salah satu tantangan yang paling mencolok adalah sikap dan perlakuan beberapa negara Eropa yang tidak adil terkait dengan perdagangan intermasional. “Aspek komunikasi ke luar negeri harus didukung aktivitas diplomasi yang kuat,” kata Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi di Bali menjelang pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) GAPKI di Denpasar, Bali pada 7 Maret 2023.
Menurut Tofan Mahdi, pemberitaan kelapa sawit di dalam negeri sudah jauh lebih baik dibandingkan 10 tahun lalu. Berita negatif sawit di dalam negeri jauh berkurang dan kecenderungan ke arah berita positif semakin tinggi. Kondisi ini tidak lepas dari aktivitas komunikasi yang dijalankan GAPKI dalam 10 tahun terakhir. “Tantangan besar kita sekarang justru bagaimana memberikan pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat internasional,” katanya. Karena itu, aspek diplomasi luar negeri harus ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih baik.
Mempertahankan komunikasi positif yang sudah dijalankan oleh GAPKI sekarang adalah keharusan. Bahkan kalau perlu ditingkarkan ke level yang lebih tinggi karena kontribusi industri sawit terjadap devisa negara sangat signifikan. “Sekarang bagaimana dampak berita positif di dalam negeri ini juga terjadi di level internasional,” katanya.
Menurut Tofan Mahdi, sekarang saatnya diplomasi diperkuat dengan dukungan diplomasi dan komunikasi luar negeri yang lebih efektif. “Kalau persepsi positif dari dunia internasional kita dapatkan, dampaknya terhadap industri sawit dalam negeri akan signifikan,” katanya.
Munas GAPKI yang berlangsung di Bali pada 8-11 Maret 2023 ini diharapkan dapat merumuskan strategi diplomasi dan komunikasi internasional yang lebih efektif. “Ini dibutukan dua kompetensi sekaligus yakni skill diplomasi dan skill komunikasi,” katanya. Tohan berharap Munas GAPKI menghasilkan yang terbaik untuk kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.
