Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menghadiri kegiatan dialog industri bertajuk “Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri Sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional” yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada hari Rabu 30 November 2022.
Dalam dialog tersebut, Syamsuar mempertanyakan mengenai dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dinilai belum transparan tentang penerimaan dan penyaluran dana sawit.
“Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Bahkan, Riau sendiri memiliki lahan sawit dengan luas 3,8 juta hektar. Jadi, kami meminta kepada BPDPKS untuk melibatkan daerah penghasil dalam permasalahan mengenai dana sawit.
“Kita juga ada Asosiasi Pemerintah Provinsi yang diketuai oleh Pak Isran Noer yang juga dari daerah penghasil sawit, jadi diharapkan bisa dilibatkan,” ungkap Syamsuar dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).
Hal itu disampaikan oleh Syamsuar dalam dialog industri “Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri Sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Syamsuar menjabarkan, sejak 2016-2021, penerimaan BPDPKS mencapai Rp 168 triliun. Jika angka tersebut valid berarti Riau telah menyumbang sebanyak Rp 57,4 triliun.
“Riau diketahui telah menyumbang Rp 57,4 triliun, tetapi apa yang didapat daerah penghasil? Kami telah mengusulkan Rp 15 miliar untuk pembangunan infrastruktur hingga saat ini tidak diakomodir,” ujar Syamsuar.
Selain itu, Syamsuar menekankan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) masih jauh dari harapan, yakni baru 1,6 persen. Maka dari itu, pihaknya menyoroti jumlah dana PSR sebesar Rp 30 juta per hektar yang menurutnya belum memadai dengan kondisi sekarang.
“Mudah-mudahan diskusi ini menjadi momentum perubahan pengelolaan dana sawit, intinya hasil pungutan sawit ini ada bagi hasilnya untuk daerah,” kata Syamsuar.
Hal senada disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Isran Noer. Ia mempertanyakan mengenai dana BPDPKS yang membuat Kaltim sebagai daerah penghasil tidak mendapatkan hasil apa-apa.
“Kalau ditanyakan, peruntukan dana BPDPKS sebagai daerah penghasil saya katakan saya tidak tahu apa-apa dan tidak dapat apapun,” ujar Isran.
Lanjut Isran, industri sawit merupakan penopang ekonomi nasional. Maka dari itu, sebagai daerah penghasil, pihaknya membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya.
“Sejak ada pungutan dana sawit, saya melihat belum jelas peruntukannya. Dulu ada program biodiesel kemudian replanting tapi tak jelas,” kata Isran.
