Indonesia akan menempuh jalur ligitasi di Organisasi Dagang Dunia (WTO) jika Uni Eropa tidak mengubah keputusannya tentang perlakuan diskriminatif terhadap komditas sawit melalui RED II. “Kita tempuh jalur litigasi di WTO,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI Peter Gontha dalam keterangan resminya di Jakarta 12 April 2019.
Menurut dia, pertarungan sesunguhnya terjadi di Brussels dalam pertemuan dengan Parlemen Eropa. “Terus terang kita tidak ingin lagi diatur. Kedaulatan harga mati, neoimperialisme, dan kolonialisme sampai terjadi lagi,” katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan misi bersama Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries) melakukan pertemuan di Markas Uni Eropa di Brussela, Belgia tanggal 8 hingga 9 April kemarin. Dalam pertemuan itu, Uni Eropa tetap akan memberlakukan REDII Delegated Act pada 12 Mei 2019 mendatang.
“Keputusan atau kesepakatan kita secara intern kalau sampai RED II Delegated ACT ini diberlakukan pada 12 Mei pukul 00.00. Kami sudah sampaikan di pertemuan itu dan hari ini saya dapat telepon dari duta besar Uni Eropa yang ingin mengonfirmasi. Beliau dipanggil ke Brussels untuk menjelaskan posisi kita,” ujarnya.
Di Brussels, delegasi Indonesia, Malaysia, dan Kolombia bertemu beberapa pihak. Mulai dari Komisi Parlemen Eropa dipimpin Wakil Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa, kelompok perusahaan besar Eropa yang menggunakan minyak kelapa sawit, dan kelompok perusahaan besar Eropa yang berinvestasi di Indonesia.
Menurut Peter, posisi Indonesia sudah sangat terang. Petani kelapa sawit Indonesia yang akan terkena dampak kebijakan itu lebih besar dari penduduk Belanda sekitar 17 juta jiwa dan Belgia sekitar 11 juta jiwa.
Mantan duta besar RI untuk Polandia itu menambahkan, poin pertama SDG’s, yaitu pengentasan kemiskinan. Apabila aturan diskriminasi sawit tetap diberlakukan, maka Parlemen Eropa tak sejalan dengan konstitusi mereka sendiri yang menggarisbawahi pengentasan kemiskinan.
