Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, meminta pemerintah melakukan pembenahan infrastruktur pelabuhan untuk mendorong daya saing produk sawit Indonesia di kancah global.
”Faktor-faktor infrastruktur pelabuhan, kluster industri, itu yang menjadi poin-poin penting yang kita garis bawahi untuk bagaimana ke depan memperbaiki infrastruktur atau daya saing,” ujar Joko Supriyono seusai menemui Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin di Jakarta, Senin (22 Juni 2015).
Saat ini proses hilirisasi menjadi perhatian pelaku industri sawit nasional ditengah harga CPO dunia relatif masih stagnan. Namun hilirisasi tersebut menurut Joko masih terkendala karena infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai.
“Terkait dana dari CPO Fund akan dimaksimalkan untuk pengembangan hilirisasi produk sawit, lebih spesifik biodiesel. Untuk jangka pendek, badan ini berupaya mengangkat harga sawit yang anjlok akibat kelebihan pasokan di dunia,” ujarnya
Menurut Joko, penerapan bea keluar produk olahan kelapa sawit yang bertujuan mengerek harga CPO global diharapkan berjalan sementara. Karena, penerapan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang dapat membebani perusahaan.
“Di satu sisi kami berkorban untuk mengamankan harga CPO dunia, mudah-mudahan ini bersifat temporer. Oleh karena itu dibutuhkan insentif lain untuk penguatan daya saing yang lebih permanen,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Panggah Susanto mengakui pelabuhan di Indonesia belum memadai untuk bisa menampung semua kegiatan di industri sawit.
”Terkait khususnya masalah loading ataupun masalah kelancaran di pelabuhan untuk tujuan ekspor,” kata Panggah
Selain pemberian sejumlah insentif seperti tax holiday dan tax allowance untuk pendirian industri kelapa sawit atas kriteria tertentu, menurut Panggah, pelaku industri butuh upaya nyata untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit terletak pada mekanisme pelayanan di pelabuhan.
