Industri Sawit Harus Selesaikan Persoalan Agraria dan Tata Ruang

Industri Sawit Harus Selesaikan Persoalan Agraria dan Tata Ruang

34
0
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil saat berkunjung ke stand GAPKI didampingi oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dan Ketua Pelaksana IPOC (Indonesian Palm Oil Conference), Mona Surya

NUSA DUA, BALI – Sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang seiring terus berkembangnya sector penyumbang devisa ekspor terbesar tersebut. Keberlanjutan sector kelapa sawit Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan dalam melakukan harmonisasi antara kepentingan bisnis, masyarakat, dan negara.

Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono berharap pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, membantu memberikan kepastian hukum terkait isu-isu pertanahan dan agraria tersebut. “Kami memohon dengan hormat kepada Bapak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, membantu pelaku usaha sawit terkait masalah-masalah lahan dan tata ruang,” kata Joko Supriyono saaat memberikan sambutan dalam pembukaan 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, di Westin Resort Nusa Dua Bali, Kamis (24/11).

Joko mengatakan, selain isu lahan dan pertanahan, tantangan yang dihadapi pelaku usaha perkebunan sawit semakin kompleks. Padahal permintaan terhadap minyak sawit, terutama untuk kebutuhan pangan dan energy, akan semakin meningkat. Tantangan lain yang juga harus diperbaiki oleh pelaku usaha sector perkebunan sawit adalah upaya peningkatan produktivitas.

“Kebutuhan akan minyak sawit masih sangat tingg, kami perkirakan peningkatan kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 50 juta ton pada 2025. Saat ini produksi minyak sawit Indonesia sebesar 31 juta ton, dan 22,5juta ton di antaranya memasok pasar ekspor. Selain itu, kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel juga terus meningkat.

“Indonesia memiliki posisi lebih baik dan sangat penting sebagai produsen minyak sawit terbesar untuk mengambil porsi terbesar sebagai pemasok kebutuhan minyak nabati dunia ke depan,” kata Joko.

Peningkatan produktifitas dan efisien, kata Joko, merupakan kunci terpenting guna memperbesar kontribusi kelapa sawit Indonesia sebagai pemasok terbesar minyak nabati dunia. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan baru untuk perluasan perkebunan di lahan gambut dan pelepasan kawasan hutan. “Karena itu diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis demi meningkatkan produktifitas, daya saing dan tantangan global secara sistematis,” kata Joko.

Hal yang penting adalah mendorong peningkatan implementasi ISPO dengan mempercepat proses sertifikasi yang kredibel dengan persyaratan standar yang bisa diakui internasional. “GAPKI sangat mendukung pemerintah yang saat ini berinisiatif untuk memerkuat ISPO terutama untuk membawa ISPO menjadi lebih kredibel dan mendapat pengakuan internasional,” katanya.

Joko juga berharap pemerintah membantu meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global dengan memperkuat politik perdagangan melalui hubungan bilateral G to G sehingga dapat meminimalkan batasan-batasan yang menghambat ekspor minyak sawit dan turunannya.“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah diharapkan terus membangun infrastruktur untuk mendorong perkembangan industri hilir dan produk turunan minyak sawit,” kata Joko.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji akan membantu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas lahan. “Jadi saya harap sepulang dari konferensi ini, Anda bisa tersenyum karena persoalan lahan dan tata ruang sudah terselesaikan,” kata Sofyan saat memberikan sambutan sebelum membuka IPOC 2016.

Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Sofyan Djalil adalah mempercepat pengurusan HGU menjadi hanya 90 hari. “Kami juga meminta perkebunan sawit untuk melengkapi legalitas lahannya. Jangan karena gak ada kebutuhan dana ke perbankan, tidak mau urus HGU,” kata Sofyan yang disambut aplaus peserta konferensi terbesar di dunia tersebut.

Sofyan mengatakan, percepatan proses HGU akan mendorong petani kecil untuk menjangkau sector perbankan, sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Sehingga harga sawit yang dihasilkan oleh petani semakin kompetitif dan dalam jangka panjang perkebunan rakyat semakin berkelanjutan. FN