Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibat izin pengurusan lahan yang dinilai terlalu lama. Lama pengurusan izin ini dinilai bisa menjadi salah satu hambatan dalam mendatangkan investasi.
Kritik presiden tidak hanya ditujukan untuk Kementerian LHK, tapi secara umum tentang izin untuk beberapa sektor yang masih kurang cepat.
“Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-secepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada 8 Juli 2019.
“Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres (Jusuf Kalla) biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat,” katanya.
Jokowi menekankan agar setiap instansi kementerian dan lembaga bisa saling bekerja sama untuk mempermudah perizinan di lapangan. Semua itu diperlukan untuk dapat mendongkrak investasi di dalam negeri.
