JAKARTA – Wakil Ketua Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Kamar dari Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Halim Kallay akin Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden bisa lebih bijaksana dalam menyikasi isu sawit. Ia juga yakin Partai Demokrat secara umum lebih akomodatif terhadap sawit
“Saya terus terang bersyukur Joe Biden terpilih, saya memang memilih Demokrat daripada Republik, Saya kira Biden lebih wise daripada Trump. Tetapi kita ingat, bahwa Demokrat ini aktor lingkungannya tinggi. Contohnya saja, dia kembali ke Perjanjian Paris,” kata Halim, dalam diskusi yang diselenggarakan Auriga Nusantara, Selasa (9/2).
Seperti juga di Indonesia, Amerika di bawah Biden akan memberi perhatian lebih ke sejumlah isu seperti menurunkan pemanasan global, pengurangan emisi gas rumah kaca, hingga energi terbarukan. Biden, dinilai Halim, akan menerapkan kebijakan lebih ketat untuk komoditas yang diekspor ke Amerika. Faktor ramah lingkungan akan menjadi salah satu syarat.
“Apapun yang kita ekspor ke Amerika, pemerintah sana pasti melihat apakah produk yang diekspor ke Amerika masuk sustainable, bersih lingkungan, dan juga kebijakan tenaga kerja yang lebih manusiawi,” tambah Halim.
Perhatian besar pemeritahan Biden terhadap lingkungan membawa dua konsekuensi, menguntungkan dan sekaligus mengkhatirkan. Menurut Halim, ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke Amerika terbuka lebar setelah penerapkan kebijakan baru di sektor kesehatan mulai tahun 2018. Pada periode sebelum tahun 2015, total volume ekspor CPO Indonesia ke Amerika hanya sebesar 100 ribu metrik ton setiap tahun. Pada 2020, angka itu mencapai 1,2 juta metrik ton per tahun, angka yang cukup signifikan dari 5 juta metrik ton produksi sawit Indonesia.
“Peningkatan ekspor ini disebabkan kebijakan baru sektor kesehatan, yaitu adanya pelarangan dari FDA Amerika untuk menggunakan TransFat Acid atau lemak trans dan GMO, genetically modified organism, yakni rekayasa genetika yang sangat berbahaya untuk kesehatan,” jelas Halim.
CPO Indonesia dianggap bisa mengganti GMO dan tidak mengandung TransFat Acid, yang banyak ditemukan pada minyak olahan kedelai dan jagung. Sejak era Presiden Obama pada 2012, ada regulasi untuk CPO Indonesia dalam NODA (notices of data availability) Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) atau yang dikenal sebagai REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di Uni Eropa. Sesuai NODA EPA ini, CPO Indonesia dinilai tidak memenuhi standar Amerika untuk penggunaan biodiesel, dan kalah dari produk berbahan bunga matahari dari Eropa. Produk biodiesel Indonesia, masih dikenakan bea masuk 300 pesen oleh Badan Komisi Perdagangan Internasional AS (USITC).
Halim meyakini, kebijakan Biden akan kembali seperti era Obama. Akan ada sejumlah syarat dalam bisnis sawit seperti tidak adanya pelanggaran HAM dalam operasional perkebunan. Amerika juga akan fokus dalam isu hak pekerja dan pekerja anak di industri sawit, yang selama ini sering menjadi sorotan. Bidan, lanjut Halim, akan menaruh perhatian lebih pada konsep pembangunan berkelanjutan untuk perkebunan sawit.
