Beranda Bisnis KLHK diminta tidak buka kran ekspor kayu bulat

    KLHK diminta tidak buka kran ekspor kayu bulat

    5
    0

    JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menolak rencana pencabutan larangan ekspor kayu bulat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH). Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi yang tengah didorong pemerintah.

    Sekretaris Jenderal Himki Abdul Sobur mengatakan sesuai dengan target Himki atas instruksi Presiden Joko Widodo, target eskpor industri mebel dan kerajinan Indonesia hingga akhir 2019 harus menembus nilai 5 milliar dollar AS. “Tentunya ini harus didukung oleh ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Di mana-mana industri tanpa dukungan bahan baku akan mati,” tegasnya di Jakarta, Rabu (10/1).

    Abdul menjelaskan 65 persen dari total ekspor nasional mebel dan kerajinan nasional basisnya pada kayu, lalu 13 persennya rotan dan sisanya produk lainnya seperti logam, besi dan plastik. Artinya, sangat jelas dominasinya bahwa apabila ingin memperkuat indusri mebe nasional caranya dengan memelihara kayu dan rotan.

    Diakuinya, kayu-kayu di Indonesia itu sangat spesifik tak ada di negara-negara lain. Itu pulalah banyak negara luar yang ingin mengimpor kayu dari Indonesia. Tetapi tentu akan merugikan industri mebel dan kerajinan RI bila ekspor itu dibuka kembali setelah sekitar 16 tahun ditutup atau semenjak tahun 2001 silam.

    Apabila ada niat KLHK untuk membuka kran ekspor kayu bulat maka semestinya kembali pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di situ sangat jelas mengatur tentang hilirisasi industri agar tercipta nilai tambah. Ini bukan hanya untuk industri mebel saja tetapi juga untuk sektor pertambangan.

    Ditegaskannya bahwa ada hirarki perundang-undangan yang harus dipatuhi.UU itu jauh lebih tinggi dari Peraturan Menteri, Permen itu bisa berubah setiap waktu. Jadi, tidak bisa Permen KLHK bertentangan dengan UU tentang Perindustrian.

    “Semoga wacana ini segera berakhir, kami memahami ini mungkin atas usullan dari teman-teman di sektor hulu, karena merasa daya serap dalam negeri kurang, tetapi jika dibuka akan mengganggu rencana peningkatan nilai ekspor,” kata Abdul.(sand)