JAKARTA- Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan kepala sawit di Papua. Salah satunya LSM Papua Bangkit yang menegaskan bahwa Papua perlu mendatangkan investasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H. Jokhu M mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerjasama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Sehingga kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam.
“Belum adanya pendekatan dan kerjasama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam diskusi Webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit.
“Hanya saja, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektar, baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena Pemerintah belum sepenuhnya hadir,” kata Henky.
Bila pemerintah konsisten, kata Hengky, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan.
“Saat ini sektor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di Papua bukan lagi menjadi pilihan karena tidak ramah lingkungan,” kata Hengky .
Pernyataan senada dikemukakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lennis Kogoya. Menurut Lennis, pendekatan terhadap masyarakat Papua bisa dilakukan dari “hati kehati” karena orang Papua punya rasa persaudaraan yang tinggi.
“ Papua bisa dibangun dengan konsep persaudaraan. Harus diakui, selama ini, masyarakat adat Papua kurang dilibatkan dalam pembangunan. Orang Papua seolah-olah tinggal di atas pohon. Semua keperluan mulai dari bawang hingga sayur-sayuran di bawa dari Jawa. Ini persoalan besar yang harus kita benahi bersama,” kata dia.
Lennis yang juga Tenaga Ahli KSP (Kantor Staf Presiden) mengingatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menghentikan provokasi di Papua.
“Masyarakat Papua berhak sejahtera. Jika masyarakat memilih perkebunan sawit tidak ada pihak manapun yang boleh mengganggu,” kata dia.
Menurut dia, dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja, persoalan izin masih menghambat. Jika pemerintah bersedia membangun Kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK,Kementerian Pertanian, BPKM dan sebagainya, dirinya menjamin tidak ada lagi kampanye hitam.
”Jika ada kelompok yang menganggu pembangunan perkebunan dan pertanian, silahkan angkat kaki dari Papua sebelum saya usir. Masyarakat Papua berhak sejahtera,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan inti plasma, kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi termasuk Papua.
Karena itu, kata Kasdi, perlu dukungan fasilitas pendanaan BPDP-KS untuk mendukung perkembangan sawit di Papua. “Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. “ (*)
