JAKARTA – Kesadaran masyarakat dunia akan keberlanjutan dari suatu produk, terutama kelapa sawit yang sering kali mengalami tudingan akan makin meningkat.
Hal ini mendorong Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit utama di dunia untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar dapat diterima di pasar global.
Selain itu, ISPO menjadi pembuktian untuk menjawab tudingan-tudingan negatif terkait industri kelapa sawit nasional. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono dalam webinar “Sosialisasi New ISPO untuk Mendukung Pencapaian Target Sertifikasi ISPO” yang diselenggarakan pada 10-11 Februari 2021.
“Ini mendesak, akar kendala dan permasalahan dalam percepatan sertifikasi ISPO harus dicari. Saya harapkan perusahaan anggota Gapki tahun ini semuanya tersertifikasi,” tegas Joko.
Senada dengan hal ini, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian, Dedi Djunaedi menyatakan, diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Pekebun Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia menjadi angin segar bagi seluruh stakeholder industri sawit nasional.
Di sisi hilir, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo, memaparkan bahwa integrasi dan sinkronisasi prinsip serta kriteria sustainability pada sektor industri perkelapasawitan menjadi aspek penting untuk mencapai tujuan ISPO. Pada akhirnya, citra positif minyak sawit Indonesia yang sustainable dan traceable akan cepat terbentuk. Tidak hanya itu, perluasan akses pasar produk minyak sawit Indonesia khususnya di negara berkembang, ketahanan mengatasi kampanye negatif, serta branding kelapa sawit Indonesia yang kuat juga akan tercipta.
“Pengakuan ISPO oleh negara atau perusahaan konsumen minyak sawit asal Indonesia diperlukan untuk dapat memperkuat akses pemasaran minyak sawit Indonesia. Prinsip dan kriteria ISPO hilir mengacu pada 17 principles dari UN SDG’s (United Nation Sustainable Development Goals),” kata Edy.
Sementara itu, Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi BSN, Triningsih, menjelaskan, “new ISPO” memberikan jaminan tertulis atau konsekuensi tanggung gugat/liability serta aspek ketelusuran. Badan akreditasi ISPO yang merupakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sudah mendapatkan pengakuan dari badan akreditasi internasional seperti APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) dan IAF (International Accreditation Forum).
“Kami ingin menunjukkan jika sertifikat ISPO bukan hanya sekadar sertifikat tertulis, melainkan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Triningsih.
