Pemerintah mengharuskan seluruh perkebunan sawit rakyat di Tanah Air mengembangkan bisnis perkebunan yang ramah lingkungan. Untuk memenuhi kewajiban itu, perkebunan sawit rakyat akan mendapat bantuan teknis maupun nonteknis dari pemerintah dan Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP).
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengungkapkan, saat ini perkebunan sawit rakyat mempunyai porsi terbesar dari total lahan sawit di Indonesia. Begitupun kontribusinya terhadap total produksi minyak sawit nasional. Sementara itu, selama ini perkebunan sawit rakyat hampir belum tersentuh terkait bagaimana melakukan budidaya atau produksi secara ramah lingkungan. “Saat ini sawit merupakan komoditas strategis di Indonesia.
Pemerintah pun serius dalam mendukung keberadaan bisnis sawit agar tetap eksis dengan selalu mengarusutamakan aset pelestarian lingkungan. Tapi pada kenyataannya, saat ini perkebunan sawit rakyat belum tersentuh soal itu, sehingga ke depan harus diprioritaskan,†katanya.
Rusman mengungkapkan, pengembangan perkebunan sawit rakyat yang ramah lingkungan menjadi substansi utama dalam platform industri sawit nasional 2014-2019 yang siap dirilis Kementan dan UNDP pada Jumat (3/10). Dalam platform industri sawit sebelumnya, pengembangan perkebunan sawit ramah lingkungan hanya difokuskan pada perusahaan besar melalui skema Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO). “Perkebunan sawit rakyat seperti terlupakan. Platform baru yang menitikberatkan pada perkebunan sawit rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah pusat dan daerah, industri sawit dan komunitas terkait bersinergi dalam menjalankan bisnis sawit secara ramah lingkungan,†kata dia.
Dalam praktiknya, kata Rusman, UNDP akan memberikan edukasi kepada pekebun sawit rakyat tentang praktik pertanian yang baik (good agricultural practices/GAP) yang mana arahnya adalah bisnis perkebunan sawit yang ramah lingkungan di samping untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit. “Pendanaan ada dari UNDP, juga dari APBN. Tapi kami tekankan bahwa ini bukan soal bantuan uang, tapi tentang keseriusan pemerintah untuk ikut mendukung bisnis sawit yang sama lingkungan. Kami apresiasi UNSP karena ini untuk lima tahun ke depan, yang akan menjalankan tentunya pemerintahan baru,†ungkap dia.
Berdasarkan data Kementan, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 43,1% pada 2012 dan meningkat menjadi 44,1% pada 2013. Tahun ini, luas kebun sawit rakyat mencapai 44,3% dari total luas kebun sawit nasional yang mencapai 10 juta ha.
Sementara itu, Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy (PASPI) Tungkot Sipayung mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Selama ini, perhatian terhadap perkebunan sawit rakyat sangat minim. Bahkan, dalam UU Perkebunan yang baru saja disahkan lebih banyak mengatur soal perkebunan sawit besar. “Pemerintah memang harus membantu kebun sawit rakyat, termasuk permodalan dan membenahi izin usahanya. Kami cukup menyayangkan upaya pemerintah ini tak masuk UU Perkebunan yang baru,†ungkap Tungkot.
Tungkot mengatakan, mayoritas perkebunan sawit rakyat melakukan bisnisnya secara swasembada dan cenderung tidak memiliki legalitas, kondisi ini pula yang membuat perkebunan sawit rakyat sulit mendapatkan sertifikasi ramah lingkungan, termasuk ISPO. Kondisi ini sangat ironis mengingat 40% perkebunan sawit nasional adalah milik rakyat. Artinya, ada 3 juta petani atau pekebun dengan total lahan 4,7 juta ha. Kebutuhan untuk mengembangkan kebun sawit rakyat ramah lingkungan Rp 40 juta per ha. Selama ini, perkebunan sawit rakyat mengandalkan bantuan dari perusahaan inyi untuk mengembangkan usahanya.
Rusman mengungkapkan, pengembangan perkebunan sawit rakyat yang ramah lingkungan adalah salah satu upaya untuk menghadapi tuduhan dan tekanan dari berbagai negara tujuan ekspor. Selama ini, perdagangan minyak sawit Indonesia di pasar internasional terus diserang dengan kampanye negatif, itu tak hanya terkait lingkungan tapi juga dikaitkan dengan keamanan pangan termasuk kesehatan. Bahkan ada lembaga LSM yang memaksa Indonesia menerapkan standar sawit yang mereka yakini. “Untuk menghadapi itu, selain sabar tentu Indonesia harus mempelajari apa yang mereka inginkan dan tidak serta merta mengikuti. Salah satu upayanya adalah penerapan skema ramah lingkungan,†kata dia.
Menurut Rusman, sejak April 2011, Kementan telah mewajibkan seluruh perkebunan sawit besar untuk memiliki sertifikat ISPO sebagai petunjuk perkebunan itu telah dikelola secara ramah lingkungan, tentu dengan mengacu ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya agar pengusaha minyak sawit Indonesia memproduksi sawit yang prolingkungan dan berkelanjutan. “Pemerintah bersama stakeholder terus berupaya memperbaiki sistem pengembangan industri kelapa sawit nasional agar lebih dapat diterima di pasar internasional dengan mengacu pada prinsip-prinsip sustainable development,†ucap dia.
Saat ini, dari 127 perusahaan besar, baru 63 yang mendapatkan sertifikat ISPO sisanya bukan tidur tetapi sudah melakukan aplikasi. Kementan menargetkan paling tidak sampai akhir 2014 sudah ada 100 perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO. Kementan siap memberikan insentif bagi perusahaan yang serius dan semangat memperoleh ISPO, diantaranya pengurangan bea keluar (BK). “Namun ini hanya sementara saja. Karena dampak lainnya dengan BK 0% adalah hilirisasi minyak sawit bisa terhambat, pengusaha lebih memilik ekspor minyak sawit mentah,†kata dia.
