Pemindahan Ibukota masih dikaji

    Pemindahan Ibukota masih dikaji

    32
    1

    JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai pengganti Jakarta.

    Menurut Basuki, tiga lokasi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).

    ‎”Belum tahu lokasinya. Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangkaraya, itu 300 ribu ha. Di Kalimantan Selatan saya tidak ngerti. Saya kalau spekulasi kan tidak enak,” ujar dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

    Terlepas di mana lokasi pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, yang jelas di lokasi tersebut harus ada lahan luas yang masih dikuasai oleh negara. “Yang penting lahan masih dikuasai negara. Ada yang menawarkan kepada Presiden. Nanti Presiden yang memutuskan,” kata dia.

    Namun demikian, Basuki masih enggan berbicara banyak terkait masalah ini. Menurut dia, hal tersebut masih harus menunggu pengkajian dari Kementerian PPN/Bappenas. ‎”Itu belum. ‎Karena kita belum pasti di mana,” tandas dia.

    Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, selain kajian, persiapan pemerintah lainnya dalam merealisasikan pemindahan ibu kota, yakni landasan hukum, detail desain kota, dan sebagainya dalam periode 4-5 tahun. Paling penting, pemerintah akan menggandeng swasta.

    “Setelah kajian, kita persiapkan fisik lebih banyak mempersiapkan landasan hukum, detail desain kota, dan lainnya. Kita akan kerja sama dengan badan usaha,” ujar Bambang di Gedung DPR. (ione)

    • Wacana Ibukota pindah ke Kalimantan ?

      Selama hal tersebut bisa memberikan dampak positif dalam banyak hal khususnya bagi laju pembangunan infrastruktur di Kalimantan, tingkat kesejahteraan masyarakat adat Kalimantan dan secara umum bagi Kebhineka-Tunggal-Ika-an serta kemajuan bangsa dan negeri ini, maka silahkan saja hal itu dilakukan.

      Cermati kembali UUD ’45 Alinea #4 dan GBHN Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 > TAP MPR No. II/MPR/1993, dan tahun 1999-2004 yang pada dasarnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional dengan rangkaian program-programnya yang berkesinambungan.. (seperti pada masa Orba, ada Pelita dan Repelita)

      Dengan catatan diharapkan untuk :
      TIDAK merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat adatnya beserta tradisi adat, seni dan budayanya serta TIDAK merusak keseimbangan ekosistem alamnya.

      Sebagai Manusia Dayak, hidup-mati kita bersimpul di dalam ungkapan “rengan tingang nyanak jata” (anak enggang putera-puteri naga). Budaya yang demokratik; Penuh kesetaraan. Berjuang untuk mewujudkan pembebasan untuk menjadikan bumi, kampung-halaman sebagai tempat hidup yang manusiawi bagi anak manusia merupakan ukuran dari sebuah kualitas seseorang sebagaimana tertuang dalam sebuah pemahaman “Hatindih Kambang Nyahun Tarung, Mantang Lawang Langit” (Berlomba-lomba menjadi anak manusia yang manusiawi).

      Be le feghe` met je` to’ obeiny dughu le mudij ke Sa`eny te bo’re zu ali le belen obe’ny ghe`met le eto obe`ny e’o ghe`met bezu me ele mo’ngh.. [ Kita juga berterima kasih karena ternyata mereka (Pemerintah) berpikir jauh ke depan agar hidup kita semua menjadi lebih baik,… ]

      Salam hormat dari saya,
      Generasi Dayak Kenyah & Punan https://uploads.disquscdn.com/images/ea3129e6ce8baad7d22ff795a2496a80f8a3c8bf625744eba3caabeb09f7c31e.jpg