Pengusaha Dilarang Menguasai Pulau di Indonesia

Pengusaha Dilarang Menguasai Pulau di Indonesia

33
0
Pulai Bidadari di Labuan Bajo NTT dimiliki pengusaha - Foto: komodo.com

Beruntung, Indonesia memiliki banyak pulau, tapi perlu diingat banyaknya pulau yang tersebar di wilayah Indonesia bukan berarti dapat dimiliki oleh pengusaha baik secara pribadi ataupun perusahaan swasta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti.

Artinya, Satyamurti menguraikan, seberapa pun luas areal pulaunya dilarang untuk diskuasai. Sebab seberapa pun luas areal pulaunya adalah milik negara bukan milik pribadi ataupun perusahaan swasta. Hal itu jelas diatur di dalam Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pulau-pulau terkecil.

“Jadi didalam UU itu jelas, izin (kepemilikan pribadi) keluar dulu-dulu, makanya kita mau tertibkan. Kita masih petakan dulu akhir tahun ini,” janji Satyamurti.

Sehingga dalam hal ini, Satyamurti mengusulkan untuk pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun fasilitas dan infrastruktur oleh pemilik pulau akan dirubah hak miliknya yang selama ini dikantongi pemilik pulau privat menjadi hak pakai.

Atas hal ini, pihaknya akan bekerjasama dengan kementerian terkait untuk mengolah asset negara dalam hal ini pulau-pulau yang dikuasai oleh pribadi ataupun perusahaan swasta. Bukan hanya kementerian terkait tapi juga Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Sebab yang mengetahui batas wilayah sustu daerah termasuk pulau-pulau adalah Pemda setempat.

“Kita koordinasi dengan beberapa Pemda, karena beberapa izin kepemilikan pulau kan dikeluarkan mereka. Ini yang mau kita tata lagi. Ini kan dulu-dulu dikasih izin, mereka punya sertifikat hak milik atas tanahnya, tapi pulaunya kan milik negara. Semua baik yang (milik) lokal maupun asing,” terang Satyamurti.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram atas banyak pulau yang dikuasai pribadi maupun pengusaha. Berdasarkan catatannya, dari 105 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, 60 pulau dikuasai oleh (perusahaan) swasta.

“Jadi ternyata dari 105 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu, 60 pulau dimiliki swasta. Ini gila,” papar Ahok yang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Bahkan, Ahok pun mempertanyakan bagaimana pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu yang semestinya dikuasai oleh negara tapi bisa berpindah tangan ke pribadi maupun pengusaha. Diduga bahwa kepemilikan pulau secara pribadi itu, awalnya adalah izin mengelola atau menggarap lahan yang ujung-ujungnya dicaplok jadi menjadi milik pribadi.

“Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi pasti melalui prosedur yang tidak benar,” tutur Ahok.

Melihat hal itu, Ahok berencana, pihaknya akan menarik pajak besar terhadap kepemilikan pulau tersebut. Tujuannya agar kepemilikan pulau bisa kembali diserahkan ke pemerintah dan memang seharusnya kepemilikan pulau tersebut adalah pemerintah.

“Saya akan gunakan cara preman untuk menaikkan pajak besar bagi para penguasa pulau,” pungkas Ahok. FN