Sebanyak 2.000 perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tidak membayar pajak selama 10 tahun. Negara pun diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp 500 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, perusahaan tersebut kerap menyatakan diri merugi untuk terhindar dari kewajiban membayar pajak
“Ada hampir 2.000 PMA di Indonesia yang selama 10 tahun tidak membayar pajak karena selalu mengklaim dirinya rugi,” kata Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (21 Maret 2016).
Menurut Bambang, seharusnya sejumlah perusahaan tersebut rata-rata membayar pajak sedikitnya Rp25 miliar setahun. Dengan demikian, Menteri mengatakan negara kehilangan hampir Rp500 triliun dalam waktu 10 tahun dari PMA bermasalah tersebut.
Menkeu menegaskan sejumlah masalah pada perusahaan itu akan menjadi upaya perbaikan terhadap penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.
Selain itu, Bambang juga melaporkan mengenai masih adanya ketidakpatuhan warga yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan dalam membayar pajak.
“Dari lima juta wajib pajak itu hanya 900 ribu yang benar-benar membayar dan sumbangannya juga cuma hampir Rp9 triliun,” tegas Menkeu.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak data transaksi sebagai bukti bagi wajib pajak. R3
