Perusahaan Jadi Korban Kasus Kebakaran Lahan

    Perusahaan Jadi Korban Kasus Kebakaran Lahan

    3169
    0

    Perusahaan kehutanan dan perkebunan dinilai sering menjadi korban dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga merugikan citra perusahaan dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Menurut sejumlah kalangan yang terdiri dari ahli kehutanan, pakar ilmu tanah dan lahan gambut, asosiasi kehutanan, kebakaran lahan disebabkan sejumlah faktor yang tidak terkait dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan kehutanan.

    Prof Yanto Santosa, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, menilai ada empat faktor yang menyebabkan kebakaran lahan. Pertama, hampir 100% penyiapan lahan pertanian yang dilakukan oleh rakyat itu melalui pembakaran. Apalagi di beberapa daerah, peraturan daerah (perda) membolehkan aksi pembakaran lahan dengan batasan maksimal 2 hektare. “Persoalannya, petani tidak kuasa memadamkan kebakaran yang meluas ke daerah di luar lahannya,” ujarnya.

    Faktor kedua, menurut dia, ada budaya rakyat lokal menangkap ikan pakai api yang bisa menyebabkan kebakaran. Ketiga, warga lokal sengaja membakar gambut untuk mengambil kayu di bawah gambut.

    “Yang terakhir, konflik lahan baik antara perusahaan dengan rakyat ataupun antara rakyat sendiri. Banyak sekali bupati, gubernur dan pusat memberikan lahan yang tidak jelas,” paparnya.

    Karena itu, lanjut dia, opini yang hanya menyalahkan perusahaan kehutanan dan perkebunan sebagai dalang pembakaran lahan tidaklah benar. “Saya berani bertaruh perusahaan perkebunan dan HTI tidak berani membakar lahan karena ada ancaman pidana dan perdata. Selain itu, bisa dicabut izinnya,” paparnya.

    Dia juga pernah melakukan observasi langsung di lokasi kebakaran lahan yang berdekatan dengan lahan perkebunan. “Bara api itu loncat dari lahan yang terbakar ke arah lahan perkebunan. Itu karena di musim kemarau, biasanya lahan mudah terbakar dan gampang menyebar seiring kencangnya angin. Dari kondisi ini dapat ditarik kesimpulan, lahan perkebunan hanya menjadi korban,” ujarnya.

    Dengan kondisi seperti ini, menurut dia, jangan mudah saling menyalahkan. “Kita jangan saling menyalahkan. Kita preventif saja, mencegah agar tidak terjadi lagi,” ujarnya.

    Dia juga mengkritisi perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) yang minim tenaga kerja, apalagi hutan negara. “Pemerintah sebaiknya membuat aturan agar tenaga kerja di sektor kehutanan ditambah agar pengawasan lebih maksimal,” katanya.

    Menurut dia, untuk mengatasi karhutla itu sulit di masa kemarau seperti saat ini. Sehingga harus ada upaya preventif. “Misalnya polisi hutan ditambah agar pengawasan dan pencegahan lebih efektif,” ucapnya.

    Dia juga menilai kecil kemungkinan jika kebakaran dilakukan di perusahaan perkebunan karena mereka memiliki tenaga kerja yang banyak, sehingga pengawasan telah berjalan. Selain itu, lahan mereka sudah ada tanaman dan itu tidak diasuransikan. “Rugi jika tanaman yang ada justru sengaja dibakar,” katanya.

    Basuki Sumawinata, pakar ilmu tanah dan ahli tanah gambut dari Institut Pertanian Bogor (IPB), juga menilai kebakaran lahan disebabkan oleh perambah hutan yang ‘lapar tanah’. Perambah hutan itu biasanya menyerobot tanah masyarakat untuk kepentingan pribadi. “Intinya, tidak selalu kebakaran lahan gambut itu disebabkan oleh perusahaan perkebunan, justru mereka sudah diawasi ketat oleh pemerintah,” katanya.

    Dia mensinyalir kebakaran lahan gambut dilakukan di daerah tidak berizin ataupun hutan milik negara yang kurang diawasi. Basuki menjelaskan pembukaan lahan dengan cara membakar juga disebabkan karena rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Padahal sekarang teknologi pembukaan lahan telah maju dan bukan hanya melalui membakar.

    Nana Suparna, Ketua Bidang HTI Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menilai kebakaran lahan menjadi masalah klasik yang selalu terulang pada musim kemarau. “Dan selalu yang menjadi tudingan adalah perusahaan kehutanan, padahal kami juga menjadi korban,” paparnya.

    Dari dahulu, menurut dia, upaya pemerintah untuk mencegah masalah ini kurang optimal sehingga terulang dan terulang lagi. “Pengawasan pemerintah mestinya dioptimalkan sehingga dapat diketahui siapa dalang sebenarnya,” katanya. (*)