Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan penanaman perdana program peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit di Kabupaten Musi, Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis, 13 Oktober 2017 ini merupakan salah satu penting untuk industri sawit nasional dan para petani perkebunan kelapa sawit. Langkah Presiden ini menunjukkan dukungan terhadap industri yang sudah terbukti menyumbangkan devisa terbesar bagi ekonomi Indonesia.
Seperti diberikan sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) tengah fokus mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Selama ini kelapa sawit menyumbang sumber devisa mencapai Rp 239,4 triliun.
“Dari Rp 11,9 juta hektare lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14 persen untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7 persen. Salahnya bukan di sekretariat, tetapi karena persyaratan yang memang harus banyak dipenuhi. Kita targetnya harus ISPO semua. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” ujar Dirjen Perkebunan Kementan Bambang.
Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memiliki posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
