Produksi biji kakao nasional terus mengalami penurunan, di tengah kian pesatnya pertumbuhan industri coklat di dalam negeri. Pemerintah memberlakukan bea masuk impor sebesar 5% untuk biji kakao dengan tujuan perlindungan terhadap petani lokal agar dapat mengerek harga jualnya.
Mendag Muhammad Lutfi menjelaskan, kapasitas industri pengolahan biji kakao telah mampu menembus 850.000 ton/tahun, berbanding terbalik dengan semakin anjloknya produksi kakao.
Lutfi, yang merupakan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menjelaskan Indonesia menghasilkan sekitar 770.000 ton biji kakao, belum termasuk sejumlah 250.000 yang rusak karena hama. “Jadi katakanlah net-nya hanya 450.000 ton. Sewaktu di BKPM, saya lihat dijual ke mana kakao sebanyak 450.000 ton itu. Amerika Serikat mau beli karena mereka buyers of last resort. Pakai ulat mereka mau, pakai batu dan kayu juga mau,†jelasnya.
Namun, lanjutnya, sekitar 30% ekspor biji kakao ditujukan ke Malaysia. Setelah ditelisik, hal tersebut dipicu oleh penerapan pajak PPN 10% untuk pembelian dalam negeri. “Perusahaan nasional mau beli coklat Indoensia kena potongan 10%, tapi kalau ekspor nol. Apa jadinya? Perusahaan coklat kita banyak yang pindah ke Malaysia.â€
Guna mencegah eksodus industri ke negara tetangga, pemerintah menghilangkan ketentuan PPN tersebut, sehingga mampu meringankan beban transportasi dan biaya produksi perusahaan dalam negeri. Alhasil, pertumbuhan industri coklat RI melesat.
Pertumbuhan industri coklat juga terpacu oleh implementasi tarif ekspor biji kakao mentah sebesar 15% sejak 2010. Tujuannya adalah untuk menggenjot pasokan dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
