JAKARTA-Peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit dan karet untuk meningkatkan produktivitas akan menjadi prioritas pemerintah dalam jangka pendek.
“Rencana kebijakan peremajaan kelapa sawit harus dilakukan. Makin lama kita mulai, bisa makin ruwet persoalannya,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat : Koordinasi Pembahasan Replanting Kelapa Sawit dan Karet di Jakarta, Seasa (18/7).
Hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil, Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara Teguh Wahyudi, dan perwakilan pejabat ke-menterian/lembaga terkait.
Menurut Menko Perekonomian, untuk program replanting kelapa sawit dijalankan dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit). “Untuk peremajaan sawit kita akan lebih mengandalkan dari BPDP Sawit. Kalau ada mungkin dari Kementan,” katanya.
Seperti dilansir situs resmi Kemenko Perekonomian, sebagai langkah awal, peremajaan lahan kelapa sawit akan dilakukan pada lahan perkebunan seluas 30 ribu ha. Sementara itu, sebagai tahap awal program peremajaan karet pada 2018 akan ditetapkan target penanaman seluas 15 ribu ha.
Sedangkan Sofjan Djalil menuturkan, peremajaan lahan sawit seluas 30 ribu ha menjadi proyek percontohan (pilot Project) dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman.
Terkait pendanaan, terdapat komponen yang merupakan dana BPDP Sawit yang diperkirakan sekitar Rp 25 juta per ha, kemudian komponen lain berupa pinjaman kredit usaha rakyat (KUR). Para pengusaha diperintahkan untuk menjadi avalis, pembina, dan offtaker.
Program replanting pada tahap awal dilakukan pada lokasi yang sektor koperasinya berjalan kuat, mengingat koperasi akan diproyeksikan menjadi basis kegiatan peremajaan lahan tersebut. Apabila hal itu berhasil luasan pada tahun berikutnya ditambah. Dalam program peremajaan yang perlu mendapat jaminan adalah bibit dan bantuan teknis.(ione)
