Jakarta – Pada 26 November 20013 lalu Komisi Uni Eropa (KE) secara rasmi mengeluarkan Council Implementing Regulation (Eropean Union-EU) nomor: 1194/2013 tertanggal 19 November 2013, terkait penggunaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk beodiesel asal Indonesia dan Argentina.
Namun sebelumnya, KE juga mengeluarkan Council Implementing Regulation (EU) Nomor 1198/2013 tertanggal 25 November 2013 terkait keputusan bahwa penyelidikan anti subsidi terhadap biodiesel dihentikan, dengan alasan petisioner menarik gugatannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tetap menolak tuduhan KE dan akan melakukan perlawanan terhadap keputusan KE.
Saat ini Pemerintah Indonesia bersama dengan sejumlah asosiasi, produsen, dan eksportir telah sepakat untuk terus memperjuangkan agar pengenaan BMAD dibatalkan karena perhitungan nilai normal dalam menentukan marjin dumping yang dilakukan oleh KE tidak sesuai dengan ketentuan Anti-Dumping, demikian dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi dalam penjelasan tertulisnya kemarin.
Menurut Bachrul , beberapa upaya akan ditempuh untuk melawan KE antara lain dengan mengajukan kasus ini ke Badan Sengketa World Trade Organization (WTO) di Jenewa Swiss. Selain itu pemerintah Indonesia juga akan mengajukan keberatan ke European Court of Justice atas tuduhan itu.
Bachrul menambahkan, produk biodiesel Indonesia dikenakan BMAD sebesar 8,8% atau lebih besar dari keputusan pengenaan BMAD sementara yang telah diberlakukan sejak tanggal 28 Mei 2013, yaitu sebesar 0%-9,6%.
Hal tersebut disebabkan karena KE melakukan perubahan metode dalam perhitungan cost of production dalam penentuan normal value di mana KE merekonstruksi harga bahan baku sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh produsen Indonesia saat penyelidikan on the spot verification.
sebenarnya kata Bacrul, penyelidikan dumping terhadap produk biodiesel asal Indonesia itu telah dimulai pada 29 Agustus 2012 lalu. Pemerintah Indonesia bersama dengan asosiasi dan produsen/eksportir Indonesia secara optimal telah berkoordinasi dalam melakukan pembelaan, antara lain menyampaikan concern pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan dan juga dalam menghadapi on-the-spot verification yang dilaksanakan oleh KE pada bulan Januari tahun 2013.
Sementara itu Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat ditemui wartawan menjelaskan, pengenaan BMAD oleh KE tidak mendasar dan terkesan dipaksakan. Pengenaan KE itu menurut Oke hanya untuk memproteksi industri dalam negerinya. Namun disisi lain, produk biodiesel UE dengan bahan baku rapeseed jauh lebih mahal dan tidak efisien dibandingkan biodiesel asal Indonesia yang berbahan baku kelapa sawit.
Jika hal ini dibiarkan maka kerugian yang dialami industri biodiesel UE besar yang disebabkan oleh kapasitas yang berlebih, sehingga pengenaan BMAD hanya akan membuat harga akhir untuk biodiesel asal Indonesia menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya konsumen UE tetap akan menggunakan produk biodiesel dari bahan baku rapeseed.
