Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengusulkan pemerintah membebaskan komoditas perkebunan dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Usulan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan harapan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan.
Penerbitan Peraturan Menteri ini diharapkan bisa menjadi alternatif sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah yang melonggarkan pajak pertambahan nilai. Syukur-syukur PPN sebesar 10% bisa dibebaskan untuk komoditas perkebunan seperti kakao, karet, kopi, dan teh.
“Alternatif lain sambil menunggu terbitnya PP, Ibu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan PPN 10% bagi komoditi perkebunan yang diusulkan Dirjen Perkebunan hasil rapat 13 Mei 2019 di Ditjen Perkebunan,” kata Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.
Di samping mengajukan penerbitan PMK, Kadin juga mengusulkan agar revisi PP nomor 81/2015 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bisa dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan harapan revisi bisa diselesaikan dalam waktu relatif pendek.
