Jakarta – Pulau Rinca, habitat asli komodo yang hampir punah, kini sedang dalam pembangunan. Sayangnya, investasi senilai ratusan miliaran ini tak mengucur pada kelompok sadar wisata atau pokdarwis.
Gara-gara foto komodo vs truk, Pulau Rinca jadi perbincangan hangat. Disebut sebagai Jurassic Park ala Indonesia, pembangunan Pulau Rinca rencananya akan memakan dana sebesar Rp 902,47 miliar dalam anggaran 2020 untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo.
Pembangunan ini rencananya akan selesai bulan Maret tahun 2021. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina menyebut pembangunan di Pulau Rinca itu membutuhkan waktu panjang karena pembangunan tidak dilakukan pembangunan masif, tapi bertahap.
Karena pembangunan yang bertahap, pembangunan di sana dibantu oleh ranger atau polisi hutan. Mereka membantu para pekerja untuk memantau keberadaan komodo.
“Pemerintah ini sewenang-wenang sekali. Polisi hutan di sana itu untuk menghentikan perburuan liar, menjaga perkembangbiakan komodo di sana. Bukan malah merusak,” ungkap Aloysius Suhartim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) kepada detikcom.
Aloysius mengatakan bahwa pembangunan ini lebih melihat aspek ekonomis bukan berkelanjutan. Harusnya investasi senilai miliaran rupiah itu dikucurkan untuk pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan pelaku usaha.
“Pemerintah harusnya mendanai bangunan di luar kawasan konservasi. Manfaatkan uang itu untuk memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu pembangunan fisik ini juga dianggap tidak penting. Karena sesungguhnya branding wisata komodo sudah sangat kuat.
“Pembangunan ini tidak ada urgensinya, merusak dan mencederai branding komodo. Orang-orang datang ke sini bukan karena fasilitas megah. Baru-baru ini saja ada hotel mewah, itu pun karena wisatawan membludak datang ke sini,” tegasnya.
Menurutnya selama ini wisata komodo sudah sangat sesuai dengan image eksotik Indonesia. Aloysius menambahkan bahwa keamanan yang ditawarkan dalam wisata ini sangatlah jelas.
“Satu orang ada lima ranger yang mengawasi. Pemerintah ambigu juga mengimplementasikannya. Mereka sedikit memaksa dan semena-mena,” cetusnya tajam.
“Komodo itu paket jadi, tidak perlu dipoles, tak perlu ada fasilitas mewah,” pungkasnya. (*)
