Beranda Bisnis Tinggi Muka Air Tanah 0,6-0,8 m Lebih Aplikatif

    Tinggi Muka Air Tanah 0,6-0,8 m Lebih Aplikatif

    12
    0

    JAMBI-Penetapan tinggi muka air tanah (TMA) pada kisaran 0,6-08 m sesuai permentan No.14/2009 seharusnya menjadi acuan dalam TMA dalam penerbitan PP 57/2016.

    “TMA 0,6-0,8 m lebih aplikatif karena teruji melalui pengalaman dan penelitian perkebunan sawit selama puluhan tahun,” kata Kabid Prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan Disbun Provinsi Jambi Dr. Asnelly Ridha Daulay.

    Pernyataan itu dikemukakan Asnelly dalam Fokus Group Discussion (FGD) di Jambi, Senin (18/12/2017). FGD bertema Rekonsiliasi pemahaman dan strategi untuk review dan implementasi PP 57/2016 jo.PP 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut juga menghadirkan Ketua Masyarakat Sawit DR Darmono Taniwiryono Msc, Wakil Rektor Universitas Jambi Zulkifli Alamsyah sebagai narasumber.

    Asnelly berpendapat, TMA pada kisaran 0,6-08 m terbukti lebih bagus dan mampu mendorong produktivitas sawit. “Sangat disayangkan tiba-tiba muncul TMA 0,4 m serta tanpa adanya kajian ilmiah. Apalagi keputusan itu, ditetapkan pernah melibatkan kementerian Pertanian.Akibatnya, regulasi tersebut sulit tersosialisasi dengan baik,” kata dia.

    Darmono Taniwiryono menyarankan PP 57/2016 seharusnya tidak menyamaratakan ketentuan tinggi muka air 0,4 m untuk semua jenis tanaman. “Tinggi muka air 0,4 m bisa diterapkan untuk tanaman semusim karena perakarannya pendek. Sementara itu perkebunan kelapa sawit idealnya muka air tanah antara 0,6-0,8 m,” kata dia.

    Dia juga menyarankan, pemerintah harus lugas pemanfaatan gambut. Gambut-gambut yang masih baik memang harus dikonverasi. Namun demikian gambut yang sudah rusak sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya.

    Kebijakan pemerintah harus dapat memenuhi tuntutan kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia termasuk lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan hukum sesuai yang diamanahkan oleh UUD 45 dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai beberapa tujuan. Diantaranya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi.

    Wakil Rektor Universitas Jambi Zulkifli mengatakan revisi PP 57/2016 mendesak dilakukan karena saat ini perekonomian Jambi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga tandan buah segar (TBS). Sawit merupakan komoditas andalan di Jambi. Peran masyarakat swadaya perkebunan sawit serta keberadaan sekitar 15 industri sawit sangat mempengaruhi perekonomian Jambi.

    “Fluktuasi harga TBS sangat mempengaruhi ekonomi Jambi. Kalau harga TBS naiknya, biasanya mall dan penerbangan dari dan ke Jambi pasti ramai. Sebaliknya jika harga TBS turun, perekonomian Jambi ikut terpukul,” kata dia. (sand)